Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan Inspektorat dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Di sisi lain, jika aparat penegak hukum terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi, citra lembaga penegak hukum itu sendiri akan runtuh di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi juga akan semakin tergerus.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan TLHP. Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD), DPRD dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

• Fungsi Anggaran: DPRD dapat menggunakan LHP LKPD untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan bahwa alokasi anggaran selanjutnya dapat lebih tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
• Fungsi Legislasi: DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah yang mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK atau APIP.
• Fungsi Pengawasan: DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, DPRD memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi atau bahkan merekomendasikan tindakan hukum. Untuk memperkuat TLHP, diperlukan sinergi yang baik antara inspektorat, aparat penegak hukum, dan DPRD serta semua elemen masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

• Meningkatkan Transparansi: Inspektorat harus berkomitmen untuk mempublikasikan secara terbuka hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk detail pengembalian kerugian negara.
• Memperkuat Kolaborasi dengan Penegak Hukum: Koordinasi yang intensif antara inspektorat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa temuan yang memiliki unsur pidana dapat segera ditindaklanjuti.
• Optimalisasi Peran DPRD: DPRD harus aktif menggunakan laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran dan program pemerintah.

TLHP adalah salah satu tahapan penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat daerah, sebagai pengawas utama, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa rekomendasi BPK diikuti dengan tindakan yang tepat. Namun, tanpa transparansi, peran tersebut akan kehilangan maknanya.

Dengan dukungan aparat penegak hukum yang tegas dan pengawasan dari DPRD serta masyarakat pelaksanaan TLHP diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.