KUASAKATACOM, Depok - Kanwil Kemenkumham Jateng memperoleh nilai sempurna atau 100 pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan III (B-09) oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dari tanggal 9-14 September 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.
Kepastian itu didapat berdasarkan paparan Koordinator RB Inspektorat Jenderal, Natakesuma, pada penutupan kegiatan kemarin, (14/09).
Capaian Kemenkumham Jateng pada triwulan III kali ini mengulang hasil yang dicapai pada Triwulan I dan Triwulan III. Dengan jumlah satuan kerja terbanyak diantara Kanwil lain di seluruh Indonesia tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, butuh konsistensi, sinergi dan komunikasi serta komitmen yang kuat baik dari Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai Pembina maupun UPT Jajaran.
Atas hasil tersebut, Koordinator RB Itjen, Natakesuma meminta Kemenkumham Jateng untuk memaparkan strategi - strategi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan baik dari Kanwil lain maupun Unit Eselon I.
Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kemenkumham Jateng, Hazmi Saefi mengatakan jika capaian ini butuh kerja keras, dukungan dan komitmen semua pihak, mulai Pimpinan Tinggi, Kepala Satuan Kerja hingga seluruh pegawai termasuk Tim Reformasi Birokrasi.
"Saya kira konsistensi capaian ini karena kerja keras, komitmen dan tentu dukungan semua pihak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah," ujar Hazmi.
Ia pun mengaku jika setiap triwulan melakukan evaluasi atas capaian pada triwulan sebelumnya.
"Tentu kami melakukan evaluasi, capaian ini bukannya tanpa kendala dan hambatan. Masih ada beberapa UPT yang dalam pemenuhan data dukung melewati deadline yang kami tentukan, " jelasnya.
Atas hal tersebut, Kemenkumham Jateng berencana akan segera melakukan pendampingan dan penguatan kepada seluruh UPT jajaran guna menghadapi pelaksanaan RKT RB Triwulan IV.
"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pendampingan dan penguatan, nanti direncanakan kami akan mengundang Tim Inspektorat Jenderal dan  atau Biro Perencanaan, " tandasnya.
