Seruan Krisis Iklim, Sudah Tepatkah?

Akhir-akhir ini kondisi iklim dunia semakin tidak menentu, hal ini tidak lepas terjadi di Indonesia bahkan hingga ekstrim, seperti badai puting beliung, hujan es hingga hujan angin kencang semakin sering terjadi. Menurut WMO dalam Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970 -- 2019), ada lebih dari 11.000 bencana yang dilaporkan terkait dengan bahaya ini secara global, dengan lebih dari 2 juta kematian dan kerugian US$ 3,64 triliun. Dari tahun 1970 hingga 2019, bahaya cuaca, iklim dan air menyumbang 50% dari semua bencana.

Organisasi-organisasi atas nama lingkungan hidup saat ini semakin giat melakukan orasi tidak hanya melalui kegiatan sosial namun telah masuk dalam dunia musik, kegiatan tersebut termasuk baik karena menyuarakan dan mengingatkan tentang ancaman bencana iklim global, namun upaya-upaya yang dilakukan berkamuflase dalam bidang lain sangatlah tidak tepat apalagi disuarakan menjelang KTT G20 Bali saat ini. Memang benar 7 negara besar penyumbang emisi gas rumah kaca merupakan negera peserta G20, namun harusnya aksi tersebut dilakukan atau tergabung dalam pertemuan Conference of The Parties (CoP) ke 27 di Sharm el-Sheikh, Mesir yang dimulai pada 6 hingga 18 November 2022 bukan di Indonesia.

Aksi-aksi yang mengatasnamakan kepedulian lingkungan atau iklim tersebut tidak tepat sasaran karena hanya akan mencoreng nama baik Indonesia sendiri dalam Presidensi G20, namun dalam KTT G20 Indonesia salah satu fokusnya ialah transisi energi bahkan Indonesia mengundang Elon Musk untuk menjadi pembicara terkait hal tersebut yang merupakan pemiliki teknologi kendaraan listrik terbesar dunia saat ini (Tesla), selain itu dalam KTT G20 kali ini Indonesia seluruh transportasi darat untuk tamu-tamu negara hanya akan menggunakan kendaraan listrik dan juga adanya agenda penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20 guna menekankan peran penting mangrove. Merupakan bagian dari tema yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT soal menangani krisis iklim.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen terhadap transisi energi tersebut dengan adanya Inpres no 7 tahun 2022 tanggal 13 September 2022 dimana ditingkat pemerintahan pusat dan daerah sudah harus menganggarkan untuk kendaraan dinas menggunakan kendaraan listrik, sehingga tinggal masyarakat Indonesia sendiri mau ikut berperan dalam transisi tersebut. Tidak perlu banyak menuntut namun ikut berperan aktif lebih utama saat ini untuk dunia lebih baik.

Dukung KTT G20 untuk Transisi Energi
Kuat dan Bangkit Bersama

Sang Pemimpi di Negeri Garuda
13NC