Resesi Ekonomi 2023 dan Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia

Dalam ekonomi makro resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Dari banyak definisi, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, ataupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Pasca Pandemi Covid-19 yang sudah kita lalui beberapa tahun kemarin menjadi salah satu pemicu resesi ekonomi di tengah beberapa negara. Hal ini juga menyebabkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di berbagai negara juga ikut meningkat, sebagai bukti dari degradasi perekonomian dunia. Isu yang berkembang mengenai resesi pada tahun 2023 menjadi tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Siap tidak siap, kita tetap harus memiliki persiapan jika skenario buruk tersebut terjadi dan menimpa ekonomi negara.

Sekitar tahun 1970 terjadi stagflasi yang menjadi masalah besar dalam perekonomian dunia karena terjadi inflasi yang tinggi yang diikuti oleh tingkat pengangguran yang serius. Stagflasi ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kerangka pemikiran Keynes.

Menurut Pemikiran Keynes dalam Post Keynesian berpendapat bahwa walaupun terdapat pengangguran yang tidak suka rela dan kelebihan penawaran barang pada masa resesi, harga-harga barang tidak menurun ke tingkat yang akan mewujudkan kesempatan kerja penuh. Adanya bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna, pasar yang tidak lengkap, dan informasi yang tidak simetris menjadikan harga barang bersifat kaku dan tidak mudah berubah seperti pada pasar persaingan sempurna. Kemudian dikembangkan menjadi hipotesis tingkat alamiah oleh Friedman dan Phelps yang lebih menekankan proses memaksimumkan perilaku untuk pasar tenaga kerja.

Ekonom Keynesian berpendapat bahwa karena tingkat aktivitas ekonomi bergantung pada permintaan agregat, tetapi permintaan agregat tidak dapat diandalkan untuk tetap pada Produk Domestik Bruto (PDB) riil potensial, ekonomi kemungkinan akan dicirikan oleh resesi dan ledakan inflasi. Siklus ini dapat dilihat sebagai fluktuasi antara kesenjangan PDB positif dan negatif.

Keynesian percaya bahwa solusi untuk resesi adalah kebijakan fiskal ekspansif,  seperti pemotongan pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi, atau peningkatan langsung dalam pengeluaran pemerintah.

Keynes mencatat bahwa meskipun alangkah baiknya jika pemerintah dapat membelanjakan uang tambahan untuk perumahan, jalan, dan barang publik lainnya, ia juga berpendapat bahwa jika pemerintah tidak dapat menyepakati bagaimana membelanjakan uang dengan cara yang praktis, maka ia dapat membelanjakan uang secara tidak praktis. cara. 

Misalnya, Keynes menyarankan membangun monumen, seperti piramida Mesir modern yang setara. Dia mengusulkan agar pemerintah bisa mengubur uang di bawah tanah, dan membiarkan perusahaan pertambangan mulai menggali uang itu lagi. 

Sementara saran-saran ini tidak masuk akal, tujuan mereka adalah untuk menekankan bahwa Depresi Hebat bukanlah waktu untuk berdalih tentang kekhususan program pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak ketika tujuannya adalah untuk memompa permintaan agregat cukup untuk mengangkat perekonomian. terhadap PDB potensial.

Pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan untuk membuat rakyatnya sejahtera dan salah satunya melalui kebijakan yakni kebijakan fiskal. Dalam mensejahterakan masyarakat, mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil. Dalam mengatasi krisis ekonomi sangat diperlukann intervensi pemerintah baik intervensi dalam bidang moneter maupun intervensi fiscal. Sehingga peran pemerintah wajib menjaga kestabilan antara penawaran dan permintaan , mencegah persaingan usaha yang tidak sehat serta monopoli dagang melindungi usaha kecil dan infant, serta menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang dapat menjadi pendorong jalannya roda perekonomian. 

Jadi bagaimana cara kerja kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan pendapatan dan pengeluaran nasional serta memungkinkan perekonomian nasional tumbuh dengan baik. Lebih khusus lagi, menurut OJK, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan pajak, penerimaan, utang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.