Kita ini sebenarnya negara macam apa sih?, tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Zulkifli Hasan selaku ketua MPR RI tiba-tiba mewacanakan amandemen UUD 1945, untuk apa?, seperti yang diberitakan di CNN 12/03/2018 20.12, amandemen ini dimaksudkan untuk membuat GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Terkait itu di CNN pula, pakar kebijakan publik Refli Harun mempertanyakan, buat apa GBHN kalau sudah ada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).
Lalu seberapa pentingkah GBHN untuk kesejahteraan rakyat?. Apakah dengan adanya GBHN pada masa lalu kesejahteraan rakyat lebih baik?, ataukah negara saat itu hanya dikuasai oleh segelintir elit tertentu, dan rakyat dibiarkan terus dalam keterpurukan?. Para petani masih terus di dzalimi, dengan permainan harga komoditas pertanian oleh mafia. para nelayan masih berebut ikan di lautan yang sebegitu luas. Para buruh-buruh pabrik yang gajinya sulit naik, dan memaksa mereka untuk demonstrasi atas ketimpangan gaji dan profit perusahaan?.
Saya pikir wacana GBHN ini basi, dimana wacana GBHN ini hanyalah lipstik, supaya MPR bisa melakukan musyawarah dan kemudian melebar kemana-mana, termasuk kemungkinan besar untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dan presiden bisa dengan mudah untuk dipilih dan diganti oleh MPR.
Nafas Amin Rais di Zulkifli
Jika ada pertanyaan, siapa orang yang paling hobi amandemen UUD 1945? pasti tidak ada orang lain, kecuali Amin Rais, yang pernah menjabat sebagai ketua MPR, dengan melakukan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi, dan terakhir dia mewacanakan kembali pada Januari 2017 seperti yang diberitakan Tribun News.com "Amin Rais Sepakat Amandemen UUD 1945" (Minggu, 15 Januari 2017). Dan nampaknya, hobi amandemen tersebut ditularkan ke kadernya Zulkifli.
Amandemen UUD 1945 pada masa reformasi pun banyak menuai pro dan kontra, ini mendandakan bahwa persoalan amandemen ini belum menemukan satu titik kesepahaman, dan hal tersebut pastinya tidak baik bagi proses perjalanan bangsa ini, karena ini menyangkut dasar utama "satu konsesus" yang dijadikan pijakan negara ini berdiri. Seperti apa yang diungkapkan Gusdur (KH. Abdurahman Wahid) di Detik.com Rabu, 5 Juli 2006, "Untuk mencapai keadilan pusat dan daerah tidak perlu mengubah instrumen dasar, karena bisa menimbulkan kekisruhan seperti timbulnya kekerasan oleh sekelompok massa,"[]
