Semarang, 24 Juni 2024 - Badiklat Kumham Jateng bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar pelatihan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan manajemen risiko. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam mengimplementasikan SPIP dan manajemen risiko secara efektif di lingkungan kerja mereka.
.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari terdiri dari 10 Kanwil Kemenkunham di wilayah kerja Badiklat Kumham Jateng, sesuai dengan rencana pelatihan ini di selenggarakan secara klasikal. Selama 5 hari kedepan, peserta akan menerima materi yang disampaikan oleh para ahli dari BPKP, termasuk teori, studi kasus, dan praktik langsung yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kemampuan aplikatif.
.
Pada pelatihan yang dibuka oleh Kepala Perwakila BPKP Provinsi Jawa Tengah, Tri Handoyo, hadir Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardana, menyampaikan sambutan selamat datang dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Hadir pula Auditor Utama Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sukiswo, Kepala Lapas Kelas I Semarang, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Semarang.
.
Dalam sambutannya, Kepala Badiklat Kumham Jateng, Rinto Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam penyelenggaraan pelatihan ini.
Tak lupa Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jateng, Anton Edward Wardana, menegaskan "Pelatihan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan clean and good governance".
Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan penerapan SPIP yang terintegrasi dan manajemen risiko yang efektif.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Tri Handoyo mengungkapkan "Berdasarkan monitoring BPKP, umumnya pada K/L/P/D risiko yang diidentifikasi masih terfokus pada risiko operasional. Jenis risiko lain seperti risiko reputasi dan risiko fraud masih sangat minim diidentifikasi. "
"Kesadaran untuk mengungkapkan hal negatif dealing with bad news yang masih rendah meskipun untuk keperluan mitigasi risiko, menjadi faktor utama mengapa risiko fraud jarang diidentifikasi." Jelasnya
.
Selama pelatihan, peserta akan diajarkan cara merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern serta strategi manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Di akhir pelatihan, para peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
.
Pelatihan ini mencerminkan komitmen Badiklat Kumham Jawa Tengah bersama BPKP dalam meningkatkan kapasitas SDM serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan berintegritas.
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H