[11] Ibid.
[12] M. Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Kejahatan Di Bidang Perpajakan, Cetakan Kesatu(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 6-7.
[13] Riski Argama, Pengadilan Pajak... op.cit., hlm. 9.
[14] Imam Syakuni dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Ceatakan Ketujuh (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 27.
[15] Ibid.
[16] Moh. Mahfud. MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Ketiga(Jakarta:PT.Pustaka LP3ES Indonesia,2006), hlm. 9.
[17] Winardi, Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah,Cetakan Pertama(Malang:Setara Press,2008), hlm. 7-8.
[18] Ibid.
[19] Winarto Suhendro, Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah., hlm. 6.
[20] Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan RestribusiDaerah, Cetakan Pertama (Bogor:Gahlia Indonesia,2008), hlm. 161.
[21] Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan ... op.cit., hlm. 64.