Pola komunikasi yang terjadi di pemerintahan sekarang ini sangat memperihatinkan yang dimana para kabinet tidak sinergi dengan mentri yang lainnya dimana hal ini mengakibatkan publik menilai penyampaian informasi di publik tidak tercapai. dalam hal ini  gejolak demontrasi terjadi di berbagai daerah seharusnya perang pembantu presiden bisa menagkap hal ini dengan memeberikan tanggapan-tanggapan ke pada masyarakat.
Dalam ini masyarakat sekarang ini  sering mendapatkan informasi dari bebrbagai sumber sehingga kebenaran informasi tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas. dengan hal ini pemerintah setidaknya bisa memperbaiki pola komunikasi di jajarannya apabila kabinet sekarang ini tidak mampu memperbaiki sebaiknya di restufle saja karna dalam kondisi sekarang ini negara kita yang sedang dilanda pendemi ekonomii dan resesi perlu ada kesigapan dan tiddakan dari para pembantu presiden sehingga tidak menimbukan kegaduhan.
Polemik kegaduhan yang terjadi bisa mengakibatkan oponi di mayarakat luas buruk nya kinerja kabinet sekarang ini dan di mata internsional juga negara kita dianggap tidak mampu dalam penaganan convid19.Â
sebaikanya para pembantu presiden tidak hanya pencitraan saja lebih baiknya mereka turun kem masyarakat serta membuat ruang komunikasi agar masukan-masukan dari masyrakat dapat didengarkan, dalam pola komunikasi pemerintah setidak nya menggunakan bahasa yang dimengerti publik sehingga maksuda tujuan pesan yang disampaikan dapat dimengerti.
Presiden dapat memilih pembantu nya dengan melihat kemampuan kinerja bukan berdasarkan tekanan politik sehingga kedepannya bangsa ini dapat bangkit mengahdapi pendemi dan resesi, dari hasil catatan dan penilaian masayarakat dalam pemerintahan jokowi di periode 2 Survei Litbang Kompas: 45,2% Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf, 52,5% Tak Puas
Sangat puas: 5,5%
Puas: 39,7%
Tidak puas: 46,3%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 2,3%
Perekonomian
Sangat puas: 2,3%
Puas: 40,3%
Tidak puas: 49,7%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 1,5%
Politik dan keamanan
Sangat puas: 2,1%
Puas: 42%
Tidak puas: 46,7%
Sangat tidak puas: 6%
Tidak tahu: 3,2%
Penegakan hukum
Sangat puas: 2,1%
Puas: 30,2%
Tidak puas: 54,4%
Sangat tidak puas: 10,2%
Tidak tahu: 3,1%
Kesejahteraan sosial
Sangat puas: 3,4%
Puas: 48,8%
Tidak puas: 41%
Sangat tidak puas: 5,5%
Tidak tahu: 1,3%
berdaasarkan hasil survei littbang kompas hal ini masyarakat telah dibombardir dengan pemberitaan yang bernuansa buruk. sehingga , harus ada penjelasan yang kredibel dari pemerintah agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.
Bachtiar Effendy
Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Dian Nusantara Jakarta Barat
