Setnov Mundur, Pengadilan Jangan Kendur

Ketua DPR Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri sebelum MKD mengambil keputusan final soal kasus skandal minta saham ke Freeport.  DI tengah keputusan akhir MKD menggelar rapat untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pimpinan sidang membacakan surat  pengunduran diri Setya Novanto dari kursi pimpinan DPR secara terbuka di gedung Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015) malam.

Meski tanpa ada penetapan hasil keputusan sidang  MKD yang sudah dimulai sejak tanggal 2 Desember 2015 lalu, namun pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR RI disambut "setengah puas" oleh rakyat Indonesia.  Tidak ada sorak sorai gembira rakyat atau mahasiswa seperti terjadi pada saat Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya sebagai presiden RI pada tanggal  21 Mei 1998. Secara hukum tata negara meski lembaga legislatif  adalah sebuah lembaga tertinggi negara, kekosongan posisi ketua DPR RI  tidak lah membawa dampak kegoncangan pada keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sikap biasa-biasa saja respon masyarakat atas pengunduran diri Setya Novanto ini karena dari awal rakyat tidak begitu berharap banyak kepada MKD  yang dapat memberi sanksi berat atas prilaku  penyalahgunaan jabatan dengan meminta jatah saham ke perusahaan tambang emas Freeport di Papua yang merupakan suatu tindakan pengkhianatan kepada rakyat Indonesia untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya.

Rakyat juga tahu bahwa sidang MKD adalah sidang etik anggota dewan bukan sidang sanksi pidana. Sidang MKD hanyalah urusan internal antara anggota dewan di Senayan yang tidak akan memberi rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Sidang MKD lebih banyak bermuatan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat banyak. Sidang  MKD lebih kental muaranya terjadinya kocok ulang pimpinan DPR RI ketimbang pemberantasan tindak pengkhianatan para elit politik kepada rakyat Indonesia.

Hal ini semakin terlihat, beberapa menit setelah pengunduran diri Setya Novanto beberapa partai politik sudah mulai rebutan mengklaim pihaknya yang paling berhak menggantikan posisi kekosongan Ketua DPR RI tersebut. Menurut Partai NasDem, semua pimpinan DPR harus diganti alias "dikocok ulang".

Sementara dari DPP Golkar hasil Munas Ancol mengklaim bahwa kubu mereka lah yang berhak sebagai pengusul pengganti Setya Novanto. Sedangkan dari Partai Golkar hasil Munas Bali juga mempersiapkan untuk menggantikan Setya Novanto.

Setengah gembiranya rakyat menyambut pengunduran diri Setya Novanto karena harapan rakyat bukan berakhir dengan berhentinya  sebagai ketua DPR RI tetapi lebih pada menuntut Setya Novanto Cs untuk diadili sebagai pengkhianat bangsa. Rakyat sekian lama ditipu dan dikhianati oleh para elit politik berharap agar terbentuknya pengadilan yang memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Setya Novanto Cs agar Indonesia kedepan dapat dipercaya sebagai sebuah negara yang memiliki harapan untuk membangun kehidupan yang layak  bagi  penghuni negeri ini. 

Pengkhianatan - pengkhianatan elit politik selama ini bukan hal yang tidak disadari oleh rakyat Indonesia. Sejak tumbangnya Presiden Soekarno dan kemudian digantikan oleh kekuatan Orde Baru yang militeristik maka sejak itu rakyat tahu bahwa Indonesi telah menjadi negara korup dan mulai busuk. Namun karena kemiskinam dan dibungkamnya demokrasi oleh kekuatan bersenjata maka rakyat cuma diam dan berharap suatu saat akan bangkit kekuatan rakyat atas persamaan haknya pada republik ini. 

Meski sudah lengsernya Soeharto dan Indonesia telah menjadi sebuah negara demokratis namun kekuatan status quo dan budaya politik busuk bukan serta merta hilang di Indonesia. Enam belas tahun setelah reformasi, Indonesia masih belum keluar dari budaya  korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan elit negara ini.

Permainan elit politik bersekongkol dengan pihak asing menjarah kekayaan alam Indonesia untuk memperkaya dirinya masih terus berlangsung.  Pada kasus penjarahan gunung emas oleh Freeport bekerjasama dengan elit negeri ini sudah jadi rahasia umum. Begitu juga praktek-praktek busuk lainya yang mempurukan Indonesia sebagai negara yang kaya menjadi negara miskin. 

Karena berkat Rahmat Allah, people power damai dan berlangsung secara demokratis akhirnya meletus juga pada pemilihan presiden RI tanggal 9 Juli 2014 untuk melawan kekuatan status quo yang masih kuat mengakar menguasai posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan Indonesia. Terpelihnya Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat jelata sebagai presiden RI meski baru 1,2 tahun  berkuasa, satu demi satu kebusukan bernegara selana ini mulai dibongkar dan kebobrokan cara bernegara dan berbangsa  ditata ulang kembali. Sejarah mencatat, pada tanggal 16 Desember 2015, salah satu dedengkot yang berasaldari kekuatan lama akhirnya tumbang sebagai ketua DPR RI. Juga salah satu pengusaha hitam yang selama ini tak tersentuh oleh hukum pun kabur ke luar negeri.