Permasalahan Tanah di Perkotaan Khususnya di Kecamatan Tambora

kita semua tahu bahwa kota khususnya Jakarta adalah pusat industri sekaligus dan juga pusat ekonomi. Oleh sebab itu hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk banyak orang datang untuk mencari pekerjaan serta kehidupan yang lebih bagus di Jakarta, tapi tidak semua bisa berhasil terlebih orang yang datang tidak semuanya memiliki modal baik modal berupa uang ataupun kemampuan yang dapat menjadi nilai plus untuk bersaing di Jakarta.

Banyaknya orang yang datang ke Jakarta menjadi masalah terhadap tata letak, terbatasnya hunian dan bertambahnya lingkungan kumuh yang ada di Jakarta, tidak hanya itu melunjaknya angka kelahiran yang tidak teratur juga dapat mempengaruhi kepadatan kota Jakarta. Di jakarta sendiri mempunyai masalah seperti terbatasnya hunian dan banyak jumlah penduduk yang berada di kota madya Jakarta Barat khususnya di kecamatan Tambora kelurahan Kalianyar.

Kecamatan Tambora sendiri mempunyai luas wilayah 539, 84 Ha, terdiri atas 11 kelurahan, 96 RW (Rukun Warga) dan 1.082 RT (Rukun Tetangga). dengan jumlah penduduk 267.273 jiwa dan 95.222 KK (data tahun 2016). Yang membuat kecamatan ini rentan terhadap masalah sosial.

Setiap tahunnya penduduk yang datang ke Tambora jauh lebih banyak di bandingkan yang pergi, akibatnya lahan yang makin terbatas dan susahnya air sanitasi serta pompa pengngisap menjadi masalah juga terhadap struktur tanah karna mengakibatkan turunnya posisi tanah dari posisi awal. Hal ini juga yang menjadikan lingkungan menjadi kumuh.

Hubungan kondisi fisik pada permukiman kumuh di kelurahan tambora. Maksud dari fisik disini dalah bukan tentang kondisi alam melainkan tentang lokasi dan kondisi bangunan. Legalitas tanah contohnya secara keseluruhan kepemilikan tanah di kecamatan tambora sangat rendah, sebagian besar tanah yang di tempati adalah milik orang lain dan tidak jarang juga yang di tempati adalah milik pemerintah. Kepemilikan lahan yang rendah ini disebabkan antara lain ialah tingginyaa harga lahan di Jakarta

Selain itu terdapat juga masalah status kepemilikan bangunan, sebagian besar masyarakat di lokasi tambora menyewa atau mengontrak dengan biaya sewa rata rata 5.000.000,00/tahun dengan kondisi bagunan yang semoit dan seadanya. Dengan kondisi bangunan yang padat ini juga sangat rawan bencana. Bencana kebakaranlah yang paling sering terjadi, tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyatakan terdapat 31 kasus kebakaran, 24 di antaranya disebabkan karena korsleting listrik, 278 keluarga kelihalangan tempat tinggal dan 1 korban jiwa

Selain terjadinya bencana dengan luas pemukiman yang sempit, padat dan kotpr hal ini juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terlebih dengan selokan atau saluran air yang terbatas serta tidak adanya septic tank yang memadai dapat menimbulkan beberapa jenis penyakit diantaranya adalah diare dan demam berdarah. Sempitnya dan padatnya pemukiman warga juga dapat berpengaruh dimasa pandemi, hal ini menyebabkan penyebaran virus covid19 yang cepat dan tidak terkendali di pemukiman itu sendiri

Masalah tanah di kecamatan tambora juga tidak semata mata hanya tentang pertumbuhan dan pembangunan pemukiman yang liar. Masalah juga terdapat pada mulai di alih fungsikannya lahan yang semula tanah atau pemukiman warga kini berubah menjadi kawasan industri yang berdampak juga pada pencemaran limbah di banjir kanal barat serta lagi lagi berdampak pada penyempitan lahan untuk pemukiman warga

Dari pernyataan yang saya buat di atas kita tahu bahwa susahnya lahan di Jakarta menjadi salah satu penyebab munculnya permukiman permukiman yang kumuh di Jakarta hal ini juga di akibatkan karna harga lahan yang mahal dan ketidak mampuan masyarakat untuk membeli juga salah satu faktornya serta juga tidak adanya penataan kota yang pasti