Indonesia memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal itu tentunya menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi pemerintah untuk mengelola hal tersebut. Namun, masih banyak juga daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Dari kurangnya perhatian tersebut, munculah kecemburuan sosial yang mengakibatkan konflik di masyarakat hingga salah satu daerah yang berada di provinsi Papua ingin memisahkan diri. Papua dikabarkan ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak 1960-an, hal ini bisa terjadi karena adanya konflik yang membuat sebagian masyarakat Papua menginginkan kemerdekaan. Beberapa hal yang menjadi isu dan perbincangan gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di antaranya :Â
Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki keunikan dalam sejarah, budaya dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia, sebagian masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia menganggap bahwa mereka ingin menjaga sejarah, budaya dan bahasa mereka sendiri.
Selain itu, pendukung kemerdekaan Papua berpendapat bahwa pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan karena terdapat laporan-laporan yang mencakup kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap warga negara termasuk di Papua itu sendiri.
Selanjutnya, Salah satu hal yang sering diperbincangkan adalah Papua belum menerima manfaat pembangunan serta kesejahteraan yang memadai. Pendukung kemerdekaan Papua ini berpandangan bahwa pemerintah pusat belum memberikan perhatian yang memadai terhadap Papua, baik dalam hal pembangunan infrastruktur atau layanan publik. Hal ini di tandai dengan sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan karena masih sulit di jangkau.
Selanjutnya di Papua juga sering terjadi konflik dan kekerasan, para kritikus mungkin akan berpendapat bahwa kurangnya kewenangan dan perhatian dari pemerintah terhadap Papua hingga daerah Papua masih mengalami ketakutan dan ketegangan yang berkelanjutan.
Selain itu provinsi Papua Barat kaya akan sumber daya alam berupa hutan, mineral, minyak dan gas bumi, maupun kelautan. Papua juga merupakan daerah pertambangan emas terbesar di Indonesia. Beberapa pendukung kemerdekaan Papua berpendapat bahwa eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan nasional dan internasional telah merugikan masyarakat Papua karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata. Maka dari itu Papua ingin mengelola dan mengontrol sumber daya alam mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
Namun dari itu semua, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki situasi dan konflik di Papua dengan cara memberikan kewenangan otonomi khusus untuk masyarakat Papua karena bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua.
Pemerintah Indonesia menggandeng dan memberdayakan masyarakat Papua di dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua, dari segi pendidikan, ekonomi, politik, hingga kebudayaan asliÂ
di wilayah tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat-martabat masyarakat (Supardan, 2020).
