Ringkasan:
- Sesungguhnya secara presentase jumlah pengguna angkot masih sangat rendah dibanding pengguna kendaraan pribadi
- Angkot menjadi penyebab kemacetan di beberapa kota (di samping faktor jumlah) adalah karena prilaku mengemudinya yang serampangan dan berhenti di sembarang tempat (ngetem)
- Prilaku tersebut bukan sepenuhnya akibat “buruknya etika berkendara” dari supir angkot; tetapi itu merupakan prilaku yang “paling rasional” akibat dari struktur kelembagaan (institution) alias “aturan main” transportasi yang ada saat ini
---------------------
Warga kota-kota besar di Indonesia, tentu sudah sangat jengah dengan prilaku para supir angkot di jalanan. Bagaimana tidak, mereka dengan santainya berhenti begitu saja di tengah jalan untuk mencari dan menunggu penumpang, atau lebih dikenal dengan sebutan ngetem, tanpa mengindahkan bahwa mereka telah menyebabkan kemacetan yang panjang.
Hal tersebut menjadi sebab angkot dijadikan kambing hitam atas kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan kota. Memang saat ini jumlah angkot sudah begitu banyak. Berdasarkan kompilasi data dari pemkot/pemkab, organda, dan litbang kompas, jumlah angkot memang sangat besar. Ambil contoh kota/kabupaten di Jawa Barat saja: di Bandung raya mencapai 12 ribu angkot, di Kota dan Kabupaten Bogor mencapai 7.500 lebih, di Bekasi mencapai 4.500, di Depok mencpai lebih dari 2.000 lebih; bahkan di kota kecil seperti Sukabumi pun telah terdapat lebih dari 1.500 angkot.
Tetapi sesungguhnya jumlah bukanlah masalah utama dari angkot, karena, sebagai gambaran, ternyata misal di Kota Bandung saja, jumlah pengguna angkot baru berjumlah 13,5% dibanding pengguna kendaraan pribadi yang mencapai 82%. Begitu pun di Kota Bogor, yang pengguna angkot baru berjumlah 30% dibanding 70% pengguna kendaraan pribadi. Hal yang serupa terjadi di kota-kota lainnya.
Namun, jika jumlah nya belum berlebih, mengapa keberadaan angkot hampir selalu menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan kota? Di sini penulis menekankan, tanpa mengeliminasi berbagai permasalahan lainnya, bahwa prilaku supir angkot yang penulis jelaskan di atas adalah penyebabnya. Akhirnya kemacetan di kota-kota besar ini seringkali terjadi bukan hanya karena jumlah kendaraan yang ada melebihi kapasitas jalan (dalam beberapa kasus benar), tetapi karena angkot yang berhenti sembarangan di tengah jalan tersebut. Inilah salah satu sumber permasalahan yang harus diselesaikan.
Di titik ini, kita perlu bertanya, mengapat mereka berprilaku seperti itu? Mengapa mereka nekat berhenti sembarangan, mengetem, dan menyebabkan kemacetan di belakangnya? Kita harus berhati-hati menelusuri akar masalah karena di sini kita dapat terjebak mengambil kesimpulan terlalu cepat dengan menuduh bahwa mereka para supir angkot memang tidak memiliki etika berkendaraan. Benarkah?
Permasalahan Kelembagaan Transportasi
Penulis berargumen bahwa akar permasalahan dari prilaku buruk tersebut adalah kelembagaan atau institusi dari sistem perangkotan di kota-kota kita. Kelembagaan (institution) secara konseptual dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan main, yang cenderung stabil, yang membentuk bagaimana manusia berprilaku atau berinteraksi. Oleh karena itu perlu untuk melihat bagaimana “aturan main” yang berlaku saat ini dalam sistem angkot untuk memahami akar masalah yang ada.
Untuk menggambarkan hal tersebut, penulis ambil contoh dari kehidupan Pak Ali, seorang supir angkot yang melayani sebuah trayek di Kota Bandung. Dalam sehari, Pak Ali wajib untuk menyetor uang hingga Rp90.000 kepada pemilik angkot. Pak Ali juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk bensin yang rata-rata dapat mencapai Rp175.000. Sehingga Pak Ali baru mendapatkan keuntungan bila mendapatkan lebih dari Rp265.000.
Bila menggunakan standar kesejahteraan berdasarkan UMR Kota Bandung yang sejumlah Rp2.426.920, maka dalam sehari untuk dapat menghidupi keluarganya secara layak, Pak Ali setidaknya harus mengumpulkan setidaknya sekitar Rp80.000 lagi. Dengan kata lain, untuk hidup sejahterah, dalam sehari Pak Ali harus dapat mendapatkan uang sejumlah Rp345.000.