Gara-gara rencana pembatasan pemakaian premium untuk sepeda motor. yang katanya alokasi konsumsi BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P sudah diperhitungkan, yakni total sekitar 36 juta kiloliter sehingga perlu ada pembatasan membuat seorang temen stress karena istrinya menuntut agar dibeli mobil.
Wajah ganteng itu mendadak jadi murung dan selalu termenung, "bayangkan membayar kredit sepeda motor saja sudah setengah mati, pemerintah berniat membatasi BBM dan istri dirumah menjadikan ini alasan untuk minta dibelikan mobil" katanya merengut.
Dibenak masyarakat awam muncul pertanyaan, "apakah Pembatasan BBM premium untuk motor sangat relevan dan merupakan keputusan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah?". Jika kita anggap prediksi jumlah motor akan bertambah terus sepanjang tahun, yang menyebabkan konsumsi premium juga akan meningkat, tapi seberapa signifikankah. Saatnya pemerintah melakukan penghitungan yang akurat, valid dan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.
Dalam situasi ekonomi yang sulit yang pasti lebih dirasakan masyarakat kelas bawah, setiap kebijakan harus dipertimbangkan matang, secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Himpitan ekonomi membuat orang tidak takut mati, mudah tersulut emosi dan terprovokasi. Jangankan masyarakat umum, kelompok terpelajar saja seperti mahasiswa, pelajar dan anggota dewan sangat mudah terpancing emosi yang bermuara pada perkelahian ataupun kekerasan. Apalagi masyarakat yang sudah hidup susah, dihimpin kesulitan ekonomi, keterbatasan sarana prasarana dan sekarang transportasipun mereka merasa sulit.
Saya yakin dan percaya kita memahami kesulitan negara, tapi negara harus lebih memahami kesulitan rakyatnya. Sebab negara ada karena rakyat membutuhkannya agar terjamin sebuah tatanan yang baik, adil dan memberikan harapan kepada mereka untuk hidup aman, damai dan sejahtera.
