Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta km2. Wilayah laut di Indonesia merupakan wilayah milik negara, dimana kepemilikan sumber daya kelautan berada di bawah kewenangan pemerintah. Dengan demikian, bidang perikanan ini diharapkan dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Di tengah potensi besarnya lautan justru terdapat kemiskinan yang terletak di pemukiman nelayan. Faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan pada nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah, laut akan sulit untuk diprediksi seperti adanya gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam yang menimbulkan sedikitnya hasil tangkapan. Selain itu, nelayan juga memiliki kelemahan secara struktural, di antaranya yaitu adanya kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan adanya keterbatasan teknologi.
Kemiskinan di masyarakat pesisir bersifat multidimensi yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, dan kurangnya kemampuan dalam memahami konsep ekonomi. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan terdiri dari faktor internal berupa kebutuhan yang harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk faktor eksternalnya yaitu dapat berupa bencana alam seperti adanya krisis ekonomi dan tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.
Pembangunan perikanan di daerah pesisir harus diikuti dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. Hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan.
Permasalahan untuk membangun kelembagaan di bidang perikanan diperlukan agar nelayan dapat melaksanakan kegiatannya secara terstruktur. Kelembagaan perikanan, bagi nelayan ini memiliki fungsi dan posisi yang berperan untuk memfasilitasi interaksi sosial. Â
Diperlukan adanya kesadaran para pemangku kepentingan terutama para pembuat kebijakan dan para penerima program terhadap pentingnya keefektifan kelembagaan dalam mendukung berbagai program pembangunan perikanan berkelanjutan. Dengan demikian, suatu program harus berjalan secara berkelanjutan, sehingga perlu adanya sebuah sistem kelembagaan yang baik (efektif) untuk memberikan jaminan dalam upaya pengelolaan sumber daya.
Apabila dilihat dari sudut pandang institusi, sumber daya milik negara seringkali menghadapi tantangan dalam melaksanakan kontrol dan menegakkan aturan. Dalam hal ini, pendekatan yang dapat digunakan dalam menegakkan aturan yaitu bersifat command and control, yaitu menciptakan hubungan antara yang memberi kepercayaan atau principal dengan menerima kepercayaan dari adanya ketidaksepadanan informasi. Kebijakan ini cenderung rentan dalam menghadapi perilaku oportunis yang menghasilkan perilaku sub-optimal pihak yang dikontrol.
Ciri utama yang melekat pada masyarakat pesisir di Indonesia adalah akses permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir. Apabila modal telah mengalami kekurangan maka akan mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir yang berakibat pada peningkatan pendapatan.
Menurut sejumlah hasil penelitian mengenai kemiskinan dan nelayan yang telah dipublikasikan, sebagian besar telah mengangkat implementasi program-program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan permodelan pengentasan kemiskinan dalam upaya memecahkan akar permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang memiliki profesi sebagai nelayan tradisional. Dalam hal ini, masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang diukur dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder.
Beberapa indikasi dari modal sosial yang tergambar menunjukkan bahwa indikator seperti partisipasi sosial masyarakat di dalam komunitas, tingkat resiprositas dan proaktiviti di dalam kegiatan sosial, jaringan dan koneksi dalam komunitas, jaringan dan koneksi antar teman dan keluarga, toleransi, nilai hidup dan kehidupan, koneksi/jaringan kerja di luar komunitas, serta partisipasi dan keanggotaan kelompok di luar komunitas.
Modal sosial ini dapat menjadi modal stimulan yang akan dimiliki oleh komunitas nelayan untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Konsep modal sosial yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya, mereka telah membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Modal sosial juga dapat menjadi dasar dan penentu kehidupan masyarakat yang teratur dan sejahtera.
