Pemerintah Perlu Belajar dari Gerakan Lintas Agama

Pada Kamis malam (17/02), DPR menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. Adapun yang diundang diantaranya dariMUI, PBNU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan tokoh lintas agama lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, tokoh lintas agama mendesak pemerintah agar bersikap lebih tegas dalam menerapkan hukum terkait terjadinya berbagai kekerasan akhir-akhir ini. Pelaku kekerasan tersebut harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang ada dan keselamatan serta kebebasan masyarakat semestinya dilindungi.

Dalam pertemuan tersebut, diundang Mantan Wapres Jusuf Kalla, karena dianggap sebagai tokoh yang disegani oleh lintas agama. Dalam paparannya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah sekarang dinilai lemah menghadapi berbagai kekerasan, jalan keluarnya adalah perlu memperkuat diri. Caranya dengan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh, insiden terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh-tokoh lain seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KHMa’ruf Amin, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F. Mas’udi sampai Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra dalam dialog yang diadakan di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Memang, inilah saatnya bagi pemerintah untuk mengintropeksi diri mengenai kinerjanya selama ini. Banyaknya kasus atau insiden yang terjadi di negeri ini, terlebih yang berbau SARA sudah seharusnya menjadi fokus utama penyelesaian mengingat jika dibiarkan maka akan mengganggu stabilitas nasional. Terlebih saat ini citra dari pemerintah juga kurang baik, banyak yang menganggap kinerja pemerintah kurang optimal, terlalu banyak janji akhirnya banyak masyarakat yang merasa kecewa.

Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait desakan tokoh lintasan agama ini. Pertama, adanya desakan dan turut campur tokoh lintas agama ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sederhana, tetapi merupakan permasalahan krusial yang peru segera dicari jalan keluarnya, mengingat insiden -insiden semacam ini tidak hanya sekali atau dua kali ini terjadi, melainkan sudah berulang kali. Sementara pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam menangani masalah tersebut, sehingga dengan desakan tokoh lintas agama, masyarakat berharap agar pemerintah mulai bertindak lebih tegas. Kedua, sebagai implikasinya adalah ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pemerintah ‘bohong’ tidak benar. Pemerintah dalam hal ini memegang peran yang sangat penting mengingat ini berkaitan dengan citranya, sehingga jika sekali lagi pemerintah gagal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang serupa, maka jangan harap masyarakat akan percaya lagi terhadap pemerintah. Adanya krisis kepercayaan ini sangat berbahaya karena bisa membuka peluang bagi kaum oposisi untuk menjalankan aksinya mempengaruhi masyarakat awam untuk memberontak. Jangan sampai peristiwa di Mesir terjadi di negeri ini, meskipun konteks antara Mesir dengan Indonesia berbeda, tetapi pengkudetaan seperti di Mesir bisa saja terjadi di negeri ini.

Tentunya, sebagai warga negara yang baik, kita tidak ingin kejadian –kejadian menyakitkan seperti yang selama ini sering kita dengar, kita lihat, atau bahkan kita alami sendiri kembali terjadi di negeri ini. Semoga pemerintah bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk melayani dan melindungi masyarakat. Hal ini tidak lain hanyalah supaya negeri ini kembali bisa menunjukkan eksistensinya di kancah Asia Tenggara atau bahkan dunia seperti pada beberapa dekade lalu. Harapan ke depan adalah agar pemerintah tidak segan-segan untuk melakukan dialog tidak hanya terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat seperti ini, tetapi juga kepada pihak – pihak lain, seperti pedagang, nelayan, petani, dan para ‘wong cilik’ yang lain, akena meskipun kehidupan mereka sangat sederhana, tetapi merekalah penyumbang terbesar bagi pemasukan negara. Merekalah yang butuh perhatian, layanan, dan dorongan supaya usaha mereka tetap berjalan dan bahkan bisa semakin masju. Bukan malah para pejabat yang sebuk berdebat dan beretorika tanpa ada realisasi yang nyata. Sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk belajar dari tokoh lintas agama dan kembali ke koridor yang benar untuk memakmurkan masyarakat. Hidup rakyat Indonesia!

MUHAMMAD DZARNUJI AZIZ

Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Peserta Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis

(PPSDMS) Nurul Fikri Yogyakarta