Efektivitas KTT ASEAN di Bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Merealisasikan SU PBB: Solusi Nyata atau Retorika Belaka?

Setelah terhitung lebih dari sepuluh tahun, Indonesia kembali berhasil mengantongi mandat dalam memimpin ASEAN pada periode tahun 2023. Hal ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. 

Sesuai dengan protokolnya, KTT ASEAN biasanya diselenggarakan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menjadi tempat pilihan Indonesia dalam menggelar KTT ASEAN yang ke-42. 

KTT yang mengadopsi tema “Epicentrum of Growth” ini berhasil mengkonsentrasikan pertemuannya dalam menyokong pilar ekonomi. Dukungan untuk merealisasikan enam belas capaian prioritas ekonomi berhasil digagas. 

Tujuh diantaranya dikoordinasikan langsung oleh Menteri Perdagangan Indonesia selaku Ketua Asean Economic Ministers (AEM). Pencapaiannya lainnya adalah terkait pengutamaan pekerja dan nelayan migran, pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik, pemberantasan perdagangan orang serta One Health Initiative. 

Apabila KTT ASEAN ke-42 hanya dihadiri oleh 8 Leaders, Sekjen ASEAN beserta Perdana Menteri Timor Leste, KTT ASEAN ke-43 ini turut menghadirkan 9 negara mitra dialog seperti ASEAN +3 yang terdiri atas Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. 

Tak hanya itu, KTT yang digelar di Jakarta Convention Centre ini juga turut mengundang ASEAN Plus CER (Closer Economic Relation) yang turut dihadiri oleh Australia dan Selandia Baru. Juga turut hadir di dalamnya Bangladesh selaku Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) serta Kepulauan Cook selaku Ketua Pacific Island Forum (PIF). 

Pengundangan ini tentu bukan tanpa alasan. Perwujudan Kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, sejahtera, dan inklusi menjadi salah satu prioritas KTT ASEAN ke-43. 

Sejumlah organisasi internasional juga mendukung berlangsungnya KTT ASEAN ke-43 seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa ((PBB), Bank Dunia, serta Dana Moneter Internasional (IMF). Pertemuan-pertemuan bilateral pun turut digagas dalam rangkaian agenda KTT ASEAN ke-43 ini. 

KTT ASEAN yang telah menghasilkan 12 pertemuan serta 90 dokumen outcome serta sejumlah kesepakatan dengan mitra ini melahirkan lima poin sebagai gebrakannya. Fokus pada Kawasan Indo-Pasifik, penanganan isu Laut China Selatan, perhatian bagi krisis Myanmar, keanggotaan Timor Leste, serta perdamaian Timur Tengah telah dipilih menjadi lima poin inti dari KTT ini. 

Jika ditilik lebih lanjut, sebenarnya erat kaitannya apa yang menjadi konsentrasi pada kedua KTT ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia dengan style politik luar negeri Presiden Joko Widodo. Visi strategis yang tergambar dalam tiga prioritas dan tujuan utama yaitu urusan terkait maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi serta perlindungan WNI di luar negeri. 

Visi strategis maritim dan keamanan tergambar jelas selain pada pengundangan organisasi kemaritiman juga pada pengadaan KTT ASEAN-Republik Rakyat China (RRC) sebagai salah satu rangkaian agenda KTT ASEAN ke-43. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun kedua puluh atas aksesi China terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC). 

TAC sendiri berupa perjanjian-kerjasama dengan prinsip hidup berdampingan secara damai serta kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan kode etik yang mengikat secara hukum hubungan negara di kawasan dan sekitarnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo terus mengajak semua pihak untuk menghargai perjanjian yang ada. 

Penghormatan hukum internasional, menjaga kepercayaan, dan kerjasama secara konkret menjadi tiga pembahasan penting sebagai jawaban dari kompleksitas permasalahan Laut China Selatan. Terlebih China merupakan satu dari sekian banyak mitra dialog ASEAN yang mengemban mitra strategis secara menyeluruh. 

Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga mencanangkan untuk melanjutkan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) ke tahap 3.0. Beberapa kesepakatan kerjasama pun turut digagas dalam pengeratan kerjasama antara ASEAN dan China. 

Kemudian tujuan diplomasi ekonomi telah tertuang secara nyata dengan pemilihan tema KTT ASEAN ke-43 yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Keberanian ini tak lain berangkat dari potensi ASEAN di kancah perekonomian dunia. 

Berbekal pertumbuhan ekonomi 5% setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2000-2022. Pertumbuhan ini termasuk ke dalam pertumbuhan yang tertinggi di dunia. 

Ditambah ASEAN sebagai penyumbang kegiatan ekonomi sebesar 6,4% dari PDB global.  Serta kontribusi sebesar 7,7% dari total perdagangan dunia dan 11,6% dari investasi langsung (FDI) juga turut menjadi angka-angka pertimbangan.

Lalu bagaimana visi strategis perlindungan WNI hadir dalam KTT ASEAN ke-42 dan ke-43? Perlindungan terhadap WNI hadir di KTT ASEAN ke-42 dalam bentuk Pilar Politik dan Keamanan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Digagas dalam bentuk dokumen berupa ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Kemudian direalisasikan melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). 

Sedangkan dalam KTT ASEAN ke-43 hadir dalam bentuk 27th ASEAN Political-Security Community Council Meeting pada 4 September sebagai salah satu rangkaian agenda. Menko Polhukam, Mahfud MD, menekankan pada menteri-menteri luar negeri anggota ASEAN untuk terus melakukan pengimplementasian terhadap komitmen dari  Leaders’ Declaration. 

Termasuk tindak pidana bagi perdagangan orang di ASEAN serta solusi-solusi lain yang menyertai. Hal ini tentu tidak hanya melindungi WNI di luar negeri tetapi juga membantu menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di ASEAN. 

Perlu diketahui bahwasannya apa yang telah tercantum di KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 juga  sekaligus merealisasikan apa yang telah didiskusikan pada Sidang Umum PBB. Seperti mengutamakan kerjasama multilateral di atas kerja unilateral. 

Hal ini tercantum jelas pada ASEAN yang turut mengajak 9 mitra diskusinya untuk berunding bersama pada KTT ASEAN ke-43. Terkait penyelesaian konflik secara damai juga turut diimplementasikan melalui KTT ASEAN-China sebagai salah satu rangkaian dari KTT ASEAN ke-43. 

Kemudian komitmen terhadap SDGs yang selalu dibicarakan di Sidang Umum PBB juga turut direalisasikan khususnya pada poin ke-8 yaitu pembangunan ekonomi yang menjadi tema utama pada KTT ASEAN ke-42 dan ke-43. Perealisasian SDGs poin ke-3, 8, dan 15 juga turut direalisasikan. 

Tergambar jelas melalui adanya program One Health Initiative sebagai perealisasian poin 3. Pengutamaan pekerja dan nelayan migran bagi poin 8. Serta pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan pada poin 15. 

Hal ini turut menjelaskan bahwasannya kebijakan luar negeri era Presiden Joko Widodo yang menjadi tumpuan bagi terselenggaranya KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 juga telah memberikan tindakan nyata dalam mendukung Sidang Majelis Umum PBB.