Visi strategis maritim dan keamanan tergambar jelas selain pada pengundangan organisasi kemaritiman juga pada pengadaan KTT ASEAN-Republik Rakyat China (RRC) sebagai salah satu rangkaian agenda KTT ASEAN ke-43. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun kedua puluh atas aksesi China terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
TAC sendiri berupa perjanjian-kerjasama dengan prinsip hidup berdampingan secara damai serta kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan kode etik yang mengikat secara hukum hubungan negara di kawasan dan sekitarnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo terus mengajak semua pihak untuk menghargai perjanjian yang ada.
Penghormatan hukum internasional, menjaga kepercayaan, dan kerjasama secara konkret menjadi tiga pembahasan penting sebagai jawaban dari kompleksitas permasalahan Laut China Selatan. Terlebih China merupakan satu dari sekian banyak mitra dialog ASEAN yang mengemban mitra strategis secara menyeluruh.
Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga mencanangkan untuk melanjutkan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) ke tahap 3.0. Beberapa kesepakatan kerjasama pun turut digagas dalam pengeratan kerjasama antara ASEAN dan China.
Kemudian tujuan diplomasi ekonomi telah tertuang secara nyata dengan pemilihan tema KTT ASEAN ke-43 yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Keberanian ini tak lain berangkat dari potensi ASEAN di kancah perekonomian dunia.
Berbekal pertumbuhan ekonomi 5% setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2000-2022. Pertumbuhan ini termasuk ke dalam pertumbuhan yang tertinggi di dunia.
Ditambah ASEAN sebagai penyumbang kegiatan ekonomi sebesar 6,4% dari PDB global. Serta kontribusi sebesar 7,7% dari total perdagangan dunia dan 11,6% dari investasi langsung (FDI) juga turut menjadi angka-angka pertimbangan.
Lalu bagaimana visi strategis perlindungan WNI hadir dalam KTT ASEAN ke-42 dan ke-43? Perlindungan terhadap WNI hadir di KTT ASEAN ke-42 dalam bentuk Pilar Politik dan Keamanan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Digagas dalam bentuk dokumen berupa ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Kemudian direalisasikan melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).
Sedangkan dalam KTT ASEAN ke-43 hadir dalam bentuk 27th ASEAN Political-Security Community Council Meeting pada 4 September sebagai salah satu rangkaian agenda. Menko Polhukam, Mahfud MD, menekankan pada menteri-menteri luar negeri anggota ASEAN untuk terus melakukan pengimplementasian terhadap komitmen dari Leaders’ Declaration.
Termasuk tindak pidana bagi perdagangan orang di ASEAN serta solusi-solusi lain yang menyertai. Hal ini tentu tidak hanya melindungi WNI di luar negeri tetapi juga membantu menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di ASEAN.
