Tampaknya, bumi Serambi Mekah ini belum ikhlas melepas tradisi kekerasan yang melekat selama puluhan tahun, bahkan setelah kelompok "penggemar" kekerasan di Aceh meraih kekuasaan dalam pemerintahan Aceh. Asumsi ini mungkin dangkal, namun realita di Aceh menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,pada tanggal 9 Oktober lalu, 4 orang pekerja survey bijih besi WNI dan 2 orang WNA asal Cina memperoleh ancaman bersenjata dari 5 orang tak dikenal dan meminta uang sebesar 200 juta rupiah di Kecamatan Pante Ceuremen, Aceh Barat. Aparat keamanan merespon cepat situasi tersebut dengan membentuk pasukan gabungan TNI dan POLRI untuk mengejar ke-5 orang pelaku yang diduga kuat bersenjatakan AK-47.
Sementara itu kemarin, Dandim 0105 Aceh Barat, Letkol Arm. Deny Azhar Rizaldi meminta investor yang masuk ke Aceh Barat tidak diusik dan harus diberikan dukungan. Ke-5 pelaku masih dalam pengejaran aparat TNI dan POLRI dan diduga berasal dari luar Aceh Barat.
Situasi yang berkembang di Aceh pasca kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari ex Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepertinya tidak menurunkan tingkat kejahatan dan kebrutalan aksi teror yang dilakukan tidak saja kepada warga Aceh sendiri namun telah menyentuh WNA yang berniat menanamkan investasinya di Serambi Mekah ini. Hal ini sungguh ironis, ketika tokoh yang menjadi panutan para ex kombatan menjadi orang nomor satu di Negeri Syariah ini, namun realitasnya tidak mampu mengendalikan nafsu dan kebiasaan serta tradisi kekerasan yang melekat selama ini dalam benak para eks kombatan. Mungkin pendapat ini terlalu prematur, dengan menunjuk eks kombatan sebagai pelaku teror, mnamun sejarah mencatat pasca penandatanganan MoU Helsinki, berbagai ancaman, teror dan intimidasi maupun kekerasan bersenjata semuanya dilakukan oleh para eks kombatan. Lihat kasus rentetan pembunuhan sadis yang terjadi akhir tahun lalu hingga awal Januari yang saat ini tengah disidangkan, seluruh terdakwa adalah eks kombatan, demikian juga kasus pembunuhan PON CAGEE tim sukses Irwandi Yusuf juga dilakukan oleh eks kombatan dan bahkan kasus pemukulan Gubernur Irwandi Yusuf pun dilakukan oleh para eks kombatan seperti Bustamam, Gajah Keng hingga Mochtar. Selain itu, modus dari kejadian pun merupakan modus klasik yang biasa digunakan para eks kombatan dalam menarik "pajak nanggroe" dari para investor maupun pedagang di Aceh. Siapa lagi rakyat Aceh yang berani memegang senjata AK-47 dan secara psikologis "terlatih" untuk mengintimidasi para pekerja itu?
Langkah aparat keamanan pun masih terbilang dangkal dan tanpa arah dalam memberikan jaminan keamanan bagi para investor. Pernyataan Dandim untuk tidak segan-segan melaporkan setiap kejadian kepada aparat keamanan pun saya pribadi menganggap bukan solusi dan miskin antisipasi, dimana seharusnya aparat keamanan setempat memiliki sistem early warning dan antisipasi yang baik dalam memprediksi skenario terburuk yang mungkin terjadi, seperti misalnya pada saat survey mengapa tidak seorang pun petugas keamanan/POLRI yang mendampingi?
Lebih jauh daripada itu, perlu adanya kebijakan solutif dari Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang justru merugikan Aceh sendiri selama ini. Pendekatan keamanan memang bukan solusi namun antisipasi terhadap skenario terburuk juga perlu dijalankan. Pengendalian "ke dalam" berupa pembinaan mental yang berkesinambungan terhadap para eks kombatan yang mungkin sulit akibat konflik puluhan tahun perlu dilakukan dan ini bukan tidak mungkin menjadi bagian dari tanggung jawab Gubernur maupun Wakil Gubernur Aceh yang merupakan tokoh berpengaruh bagi kelompok tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur juga hendaknya tidak hanya sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang "menguntungkan" kelompoknya sendiri hingga melupakan hal-hal krusial seperti mensejahterakan rakyat Aceh yang saat ini masih 70% hidup di bawah garis kemiskinan.Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat Aceh dan amanah Allah SWT.
Azada
