Menurut Pangdam Iskandar Muda yang baru, Mayjen TNI Zahari Siregar, Munculnya sejumlah unjuk rasa dan kerusuhan terkait hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa kabupaten dan kota di Aceh tak akan sampai mengarah kepada konflik horizontal di bumi Serambi Mekkah tersebut.
Menurutnya, bahwa Situasi politik yang panas biasanya hanya terjadi pada tahap awal dan akan kembali dingin seiring waktu. Grafik kegiatan yang mengarah kepada demonstrasi biasanya pertamanya hangat, begitu sampai di tengah lembek. Apalagi kalau sudah dipilih, tak muncul lagi cerita macam-macam. (kompas.com)
Menurut saya pribadi, pernyataan ini terlalu prematur atau juga mungkin terlalu naïf untuk disampaikan setelah melihat kondisi keamanan di Aceh yang menurun akhir-akhir ini akibat berbagai tindak prilaku kekerasan, intimidasi dan pertikaian antar kelompok khususnya perpecahan para mantan eks kombatan GAM yang tergabung dalam Partai Politik Lokal Partai Aceh (PA). Asumsi saya tersebut didasari dengan catatan kekerasan di Aceh sejak Januari silam yang mengorbankan belasan korban jiwa dan pekerja asal Jawa serta puluhan lainnya luka-luka. Hingga saat ini baik polisi maupun aparat keamanan yang lain belum mampu untuk mengungkap motif di balik rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi, apalagi memprediksi tidak akan terjadinya konflik horizontal akibat peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut. Konflik komunal, intimidasi terhadap kelompok minoritas dan tindak kekerasan lainnya sangat mungkin terjadi dimanapun wilayah RI termasuk Aceh hanya karena disebabkan oleh “letupan-letupan” kecil berupa perselisihan keluarga atau sebab lainnya.
Selain itu, adanya fakta penutupan gereja-gereja di beberapa daerah di Aceh sehingga menyulitkan bagi para pemeluk agama nasrani untuk menjalankan ibadahnya bisa menjadi pemicu konflik yang lebih luas di masa yang akan datang. Ingat, minoritas selalu menjadi sasaran intimidasi dari kelompok yang lebih besar sebagaimana yang terjadi di Sampang. Peran aparat dalam melindungi kelompok minoritas dan menjamin keberlangsungannya dalam menjalankan ibadahnya adalah kewajiban utamanya, bukan justru terbawa arus oleh kelompok mayoritas. Memang, ekspektasi yang begitu besar akan perdamaian di Aceh yang didukung dengan kondisi keamanan yang stabil merupakan harapan kita bersama, namun jangan sampai optimisme yang berlebihan dari pihak aparat keamanan justru menjadikannya lengah dan tumpul bereaksi dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan konflik.
Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, meskipun kawasan ber-syariah Islam namun masyarakatnya tetaplah beragam, terdiri dari berbagai macam suku, agama dan bahasa. Berapa ratus ribu penduduk daerah lain Indonesia yang menjadi transmigran di Aceh sejak lama dan tumbuh dari generasi ke generasi. Demikian juga dengan suku Gayo Lues yang berada di Aceh Tenggara dengan ragam budaya dan adat isitadat yang berbeda dengan suku Aceh kebanyakan. Semuanya sangat rentan dengan konflik dan gesekan apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat setempat. Oleh karena itu, menurut saya aparat keamanan jangan terlalu polos merespon kondisi keamanan di Aceh. Tidak ada yang salah dengan optimisme, asalkan diikuti dengan kerja keras disertai pengabdian total kepada masyarakat dalam menjamin keamanannya.
Azada
