pernyataan dan pertanyaan dari judul tulisan ini memang tepat untuk mengawali pembahasan kali ini. Wacana tentang adanya reshufle kabinet kerja akhir-akhir ini menjadi buah bibir di media. Apabila ini terealisasi maka akan menimbulkan polemik baru di pemerintahan. Wacana ini menimbulkan banyak tanggapan. Memang lah banyak yang beranggapan bahwa jika presiden melakukan reshuffle kabinet dilihat dari usia terbentuknya kabinet kerja barulah berusia masih itungan bulan. Untuk usia yang masih itungan bulan yang terbilang masih sangatlah muda dari 5 tahun masa jabatan.
Reshuffle kabinet hanya akan mengobrak-abrik sistem pemerintahan. Kenapa begitu? Karena kabinet yang baru kerja beberapa bulan setelah diplih dan dilantik oleh presiden jokowi pada oktober 2014, jika dalam itungan bulan belum lah dapat memenuhi prgram-pragam yang telah dirancang. Dengan begitu jika terjadi pergantian menteri maka akan berubah lagi program-programnya yang telah disusun sebelumnya. Sebagai contoh menteri pendidikan yang sudah merancang kurikulum 2013 atau yang disebut K’13 atau banyak yang menyebut kurtilas. Kurtilas dalam proses pelaksanaannya pun banyak mengalami hambatan seperti dalam panduan dan sosialisasi terutama buku pegangan. Namun dengan adanya pergantian kepemimpinan maka menteri pendidikan digantikan, melihat kondisi dilapangan seperti itu, maka kurikulum 2013 dihilangkan dan kembali kedalam kurikulum lama.
Contoh diatas mungkin dapat menjelaskan bahwa setiap pemimpin memiliki cara nya sendiri untuk memimpin. Maka dari itu beda menteri beda lagi kebijakan yang akan dirancang. Jika memang benar  reshufle menteri akan direalisasikan maka akan terjadi peromabakan kebijakan. Jika kebijakan berubah-ubah tidak stabil maka akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada pemerintah akibatna tidak sedikit melakukan protes.
Maka dari itu untuk melakukan reshuffle kabinet untuk waktu hitungan bulan dari 5 tahun masa jabatan presiden mungkin terlalu cepat. Karena kita sebagai masyaraka belum dapat sepenuhnya menikmati kinerja para menteri secara maksimal. Kalaupun wacana pergantian menteri benar-benar terealisasikan mungkin menteri pengganti tidak usah mengtak-atik kebijakan yang telah ada dengan membenahi hal tersebut agar menjadi lebih baik. Untuk itu kita sebagai warga masyarakat sebagai infra struktur dalam politik mampu menikmati apa yang telah dirancang menjadi sebuah kebijakan oleh suprastruktur .
semoga bermanfaat :) mohon maaf apabila ada kesalahan,,,mohon koreksinya :)
