Framing Isu di Papua oleh Voice Of America (VOA)

Ketika melakukan pencarian di website berita VOA Indonesia terkait "Papua" muncul banyak sekali pemberitaan sekitar 2.458 artikel terakit. Isi dari beritanya antara lain terakit: program pembangunan, investasi, beasiswa AS untuk pelajar Indonesia hingga pemberitaan yang menyangkut isu "sensitif" yakni munculnya gerakan separatis di Papua, Organisasi Papua Merdeka, pelanggaran HAM, update konflik vertikal antara negara dan Papua, pelanggaran OPM dan respon negara.

Sumber: VOA Indonesia

Ketika lebih spesifik lagi mencari isu Papua terkait "Operasi Papua Merdeka (OPM)" berita yang ditulis oleh VOA sebanyak 207 artikel berita. VOA selain memberikan informasi terkait program-program di Papua juga mengangkat permasalahan yang terjadi di sana yakni adanya pasukan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dan meminta referendum kembali.

Gambar 2 Pemberitaan VOA terkait OPMSumber: VOA Indonesia

Berita terakhir yang dirilis terkait OPM adalah pembebasan seorang Pilot Susi Air yakni Philip Mehrtens asal Selandia Baru yang telah diculik selama 1,5 tahun oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka (TPNPB-OPM). VOA menjelaskan bagaimana sejarah Papua sebagai bekas koloni Belanda yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1961 hingga referendum tahun 1969 yang didominasi oleh orang Papua memilih untuk bergabung ke Indonesia yang mendapat dukungan dari PBB. Banyak aktivis Papua mengecam hasil referendum dan menuntut diadakannya pemungutan suara ulang yang terus ditolak oleh pemerintah karena hasil referendum tersebut sah dan didukung oleh PBB.

Isu OPM ini pertama kali diangkat oleh VOA pada tahun 2010 menjelaskan tentang bagaimana konflik Papua dipandang. Menurutnya, pemerintah Indonesia pernah mengahadapi kondisi serupa yakni adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia namun berhasil dibendung oleh pemerintah. Kesamaan antara konflik di Aceh dan Papua adalah terjadinya kekerasan akibat konflik vertikal antara gerakan separatisme dengan negara. Namun, keduanya memiliki kesamaan untuk memperjuangkan hak masyarakat daerah dari ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi meskipun daerahnya melimpah akan Sumber Daya Alam.

Isu di Papua ini memiliki banyak lapisan yang dipaparkan oleh VOA di mana banyak kepentingan di dalamnya. Berbeda dengan Aceh yang masyarakatnya bersatu dan solid sehingga lebih mudah untuk diajak negosiasi karena dapat melalui pemimpinnya, Papua secara internal belum begitu menyatu. Di Papua sendiri masih menghadapi konflik internal antar suku dan tawuran antar kampung. Kemudian terdapat pihak asing pengelola SDA Papua yakni PT Freeport di mana kekerasan banyak dilakukan oleh aparat TNI dan Polisi sejak beroperasinya Freeport di sana. Selain itu, menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP) ada dua motif adanya separatisme di Papua. Pertama adalah gerakan yang direkayasa oleh pejabat sipil setempat yang tidak puas dengan pemeritah pusat karena ingin cepat naik jabatan. Kedua adalah gerakan yang murni ingin memperjuangkan nasib bangsa Papua yang selama ini tertinggal dari segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan sosial, padahal di atas tanah mereka sebuah perusahaan besar pengelola emas mendapat keuntungan yang sangat besar.

VOA aktif memberikan pemberitaan yang menyoroti keadaan masyarakat Papua dan bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. Berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konflik dipaparkan oleh VOA dengan mengutip dari para ahli yang telah melakukan penelitian serta diskusi. Diantaranya adalah yang disampaikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mendesak pemerintah untuk mengirim utusan ke Papua dan diadakannya dialog antara Jakarta dan Papua untuk mengakhiri konflik politik. Rekomendasi lainnya adalah perlindungan atas diskriminasi terhadap orang asli Papua, paradigma baru pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan geografis Papua, rekonsiliasi dan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang.

Di samping itu, tatkala terjadi demonstarasi pekerja PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, VOA memberitakan pihak Polri yang menggap wajar pemberian "jatah uang saku" bagi personil polri di lapangan. Padahal sudah seyogyanya tugas polisi mengamankan dan melindungi wilayah dan dibiayai oleh negara. Jika membayar ekstra seperti kasus ini, dikhawatirkan bisnis jasa keamanan "aparat negara" dapat muncul di setiap wilayah pertambangan dan justru mengesampingkan keamanan penduduk daerah dan wilayah.

Bahkan hingga pemimpin negara berganti, permasalahan di Papua belum bisa diatasi. Pendekatan keamanan yang digunakan justru semakin memanaskan keadaan. VOA sebagai media internasional yang berasal dari Amerika Serikat berusaha untuk memberitakan tak hanya program dan rencana pemerintah Indonesia di Papua namun juga terkait konflik atau isu yang selama ini menjadi perhatian dunia. Setiap ada berita terkini baik upaya penyelesaian terhadap konflik maupun ketegangan baru, VOA selalu memberikan informasi secara mendalam. Seaperti contoh di bawah ini adalah berita penetapan salah satu personil TNI Alpius Hasim Madi sebagai sebagai pelanggar HAM atas pembunuhan pendeta di Papua oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bahkan belum ditindak lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia.

Gambar 3 Penetapan Alpius Hasim Madi sebagai Pelanggar HAM Berat               Sumber: VOA Indonesia

                     

Menilik berita-berita yang diterbitkan oleh VOA yang dijelaskan di atas, maka dapat dikategorikan posisi media VOA dalam memberitakan konflik di Papua sebagai media as issues intensifier di mana VOA terus mempertajam pemberitaannya secara menyeluruh dan mendalam. VOA menyoroti konflik di Papua terkait OPM serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat Papua yang belum menemukan titik tengah. Hingga kini, setelah bertahun tahun konflik dimulai, pemerintah pun belum merespon tuntutan masyarakat Papua dan membuka dialog secara damai dan komprehensif yang menghasilkan sebuah solusi. VOA akan terus melakukan update kondisi Papua dan bagaimana konflik ini akan bermuara dengan memaparkan fakta yang terjadi sesungguhnya.