Badai pandemi Covid-19 membuat APBN Indonesia mengalami defisit fiskal lebih dari 3% sebagaimana dari peraturan yang ada. Angka defisit diperbolehan melebar, tetapi dengan batasan hanya 3 tahun. Untuk mengembalikan kondisi "normal" tersebut, pengurangan subsidi energi menjadi salah satu langkah untuk mencapai target defisit fiskal di bawah 3%.
Pada tahun 2022, Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Kontra pendapat terjadi karena Wamenkeu pada saat itu menilai akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kelas bawah dan untuk kegiatan produktif.
Namun, mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada kenaikan harga BBM dimana akan berimplikasi juga pada harga bahan pangan yang meningkat, populasi orang miskin yang semakin berkembang, dan keretanan lainnya yang akan dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah.Â
Di sisi yang lain, jika anggaran subsidi energi tidak dikurangi maka APBN akan sangat terbebani mengingat bahwasanya tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat setiap tahunnya.Â
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), sepanjang tahun 2022 konsumsi bahan bakar minyak (BBM) RON 90 di Indonesia mencapai 29,68 juta kiloliter. Angka ini  mengalami peningkatan sebesar 27% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 23,3 kiloliter.
Dengan berbekal latar belakang tersebut, berikut ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut.
Mengurangi anggaran subsidi BBM dan mengalihkannya ke infrastruktur
Hal ini dilakukan berdasar atas konsumsi yang terus meningkat tiap tahunnya dimana hal ini cukup menggambarkan ada atau tidaknya subsidi BBM pun para pemilik kendaraan juga tetap akan membelinya. Pertanyaan selanjutnya adalah 'Kemana dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM?' Dana tersebut akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Harapan yang ingin dicapai dari pengalihan dana tersebut adalah kemudahan dalam mobilitas dimana akan berdampak pula pada efisiensi penggunaan BBM. Dengan efisiennya penggunaan BBM, subsidi yang dianggarkan akan tepat secara pemanfaatan. Pada masa ini akan terjadi perubahan pola konsumsi energi masyarakat yang semula boros menjadi lebih hemat karena penyesuaian harga BBM yang lebih mahal.
Memperjelas regulasi penerima subsidi dan melakukan montoring
Subsidi erat berkaitan dengan permasalahan tidak tepatnya sasaran orang-orang yang menerimanya. Delapan puluh persen penerima subsidi BBM adalah rumah tangga yang dikategorikan mampu. Kelemahan dalam aturan subsidi BBM ini adalah lemahnya payung hukum karena kurang detail dalam menjelaskan kendaraan apa saja yang mendapatkan kuota subsidi BBM (Nurhadi et al, 2024).Â
Pada jurnal yang saya baca pemerintah mulai memperbaiki kebijakan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait penerima prioritas, yakni subsidi untuk kendaraan-kendaraan tertentu, seperti kendaraan umum, angkutan barang bahan pokok, motor dibawah 150cc, dan kendaraan lain yang sesuai kriteria (Aji & Solekhan, 2024). Pemerintah pun juga menghimbau untuk warga yang sesuai kategori untuk meregistrasikan diri supaya bisa memperoleh fasilitas tersebut.Â
