Masalah Pendanaan dalam Pilkada Serentak 2015

Pilkada atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, pilkada dilaksanaan pada tanggal yang sudah ditetapkan masing-masing daerah. Tahun 2015 ini pilkada dilakukan secara serentak atau secara bersamaan. Ini merupakan pertama kali diberlakukannya pilkada serentak.

KPU di masing-masing daerah diyakini mampu melaksanakan mekanisme tahapan pilkada serentak dengan baik. Namun, ada beberapa masalah yang terkait pendanaan yang mengganggu jalannya pilkada, yakni pembengkakan anggaran. Rata-rata dana yang diajukan beberapa daerah untuk kepentingan pilkada melebihi alokasi yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Untuk pilkada tahun ini, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, anggaran pilkada diambil dari APBD karena masih dalam masa transisi dari pilkada yang tidak serentak sebelumnya. Dana tambahan yang diajukan juga tidak sedikit. Sebagai contoh, di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, dana tambahan yang diajukan adalah sebesar 13 miliar rupiah. Ini merupakan lebih dari 50 % persen dari dana awal yang disiapkan, yaitu 20 miliar rupiah. Tentu hal ini cukup mengganggu kelancaran berjalannya persiapan pilkada.

Selain pembengkakan anggaran, masalah lainnya adalah pencairan dana. Terjadi keterlambatan pencairan dana pilkada di sejumlah daerah. Seharusnya, dana sudah harus cair pada hari Rabu, 3 Juni 2015 silam, namun kenyataannya belum semua penyelenggara pemilu di kabupaten/kota yang menerima dana yang digunakan untuk jalannya pemilu ini. Hal ini dikarenakan adanya masalah administrasi.

Dengan adanya halangan-halangan ini, akankah pilkada serentak untuk yang pertama kalinya ini berlangsung dengan lancar? Kita harap saja segala masalah segera ditangani agar pilkada bisa berlangsung dengan baik dan secara semestinya.