Anggota Panwascam Buduran Diberhentikan

Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (30/1) memberhentikan secara tetap salah satu Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetapkepada Teradu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Buduran atas nama Sdri. Dian Andajani Prabandaru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian amar putusan DKPP seperti dibacakan oleh Anggota Panel Majelis Valina Singka Subekti di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Teradu sebelumnya diadukan oleh Ketua Panwaslu Sidoarjo Burhanuddin karena dianggap tidak pernah menjalankan tugasnya. Teradu juga tidak pernah menghadiri rapat Pleno. Dia hanya hadir saat mengambil honor. Pengaduan ini didasarkan pada pemantauan yang dilakukan oleh Panwaslu Sidoarjo serta laporan masyarakat.Menurut Pengadu, sudah ada klarifikasi terhadap yang bersangkutan, namun dia justru keukeuh merasa tidak melanggar kode etik.

Atas tindakan Teradu, Panwaslu Sidoarjo sudah memberhentikannya untuk sementara dan melalui Bawaslu Jawa Timur memberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di DKPP. Akan tetapi, dalam dua kali sidang yang diagendakan oleh DKPP pada 10 dan 21 Januari, Teradu tidak pernah hadir. Menurut pendapat DKPP, ketidakhadiranTeradu yang secara disengaja tanpa alasan dan keterangan adalah sama dengan mengakui secara tidak langsung semua dalil aduan yang diadukan oleh Pengadu.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam suratnya kepada DKPP Nomor 669/BAWASLU-PROV/JTM/XII/2013 menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada DKPP untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang ada, DKPP berpendapat bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sidang putusan ini Ketua Panel Majelis Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Nur Hidayat Sardini, Anggota Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Anna Erliyana. (rilis humas DKPP)