Siapakah Penentu Arah Golkar ke Depan Akibat Realignment Politik ?

"Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar terhitung tanggal 10 Agustus 2024. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar , saya sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Alasannya, demi menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.Hiduplah Golongan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya," begitulah ungkapan pengunduran diri Airlangga Hartarto melalui sebuah rekaman video dari DPP Partai Golkar, Minggu (11/8/2024) yang dikutip dari berbagai sumber pemberitaan.

Berita pengunduran diri yang tentunya sangat mengejutkan semua pihak di tengah dinamika politik yang sedang hangat menjelang pemilihan PILKADA. Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga memicu berbagai reaksi serta diskusi internal yang terjadi di partai tersebut, dan selanjutnya  akan dibahas dalam rapat pleno Golkar  untuk menentukan penggantinya. 

Pengunduran ini terjadi di tengah spekulasi adanya tekanan eksternal, meskipun alasan pasti masih belum jelas, sehingga menimbulan berbagai pertanyaan dari publik.  Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar bahkan menyebutkan bahwa Airlangga berhasil meningkatkan perolehan kursi Golkar di DPR pada Pemilu 2024, sehingga langkah ini cukup mengejutkan semua pihak.

Tekanan eksternal yang mendorong Airlangga untuk mundur, meskipun alasan resminya belum jelas, tentu menimbulkan spekulasi tentang arah kepemimpinan Golkar di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks , dan siapakah penentu arah GOLKAR ke depannya ? masih menjadi sebuah pertanyaan.

Dalam ilmu politik, pengunduran diri mendadak seorang pemimpin partai yang berpengaruh, seperti yang terjadi pada Airlangga Hartarto, bisa dikategorikan sebagai  sebuah "pergeseran kekuasaan" atau "realignment politik." 

Istilah ini mengacu terjadinya perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan atau aliansi politik di dalam partai. Pergeseran ini seringkali disebabkan oleh tekanan eksternal atau internal, dan dapat mempengaruhi stabilitas serta arah politik partai tersebut ke depannya, terutama menjelang pemilu atau kontestasi politik penting lainnya.

 Realignment politik sendiri merupakan konsep dalam ilmu politik yang mengacu pada perubahan mendasar dalam aliansi atau orientasi politik suatu kelompok, partai, atau masyarakat secara keseluruhan. 

Ini sering terjadi ketika basis dukungan suatu partai atau koalisi bergeser secara signifikan, baik karena perubahan dalam preferensi pemilih, krisis politik, atau perubahan kebijakan. Realignment biasanya terjadi selama periode perubahan besar dalam politik nasional atau internasional, dan dapat berdampak pada konfigurasi kekuasaan yang ada, kebijakan, dan stabilitas politik.

Beberapa contoh realignment politik yang terkenal termasuk perubahan besar dalam pemilih yang mendukung partai tertentu, pembentukan aliansi politik baru, atau pergantian kepemimpinan yang mengubah arah partai, dan dinamika inilah yang terjadi di dalam internal partai GOLKAR. 

Hal ini juga dapat mencerminkan perubahan demografis, sosial, atau ekonomi yang mempengaruhi preferensi politik suatu kelompok besar dalam masyarakat.

Dalam kasus Partai Golkar, pengunduran diri Airlangga Hartarto dapat dianggap sebagai pemicu potensi realignment politik dalam partai tersebut, terutama jika kepemimpinan baru membawa arah atau kebijakan yang berbeda secara signifikan dari sebelumnya.