Kritik Praktik Lobbying Pada Studi Kasus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Hai teman -teman kompasiana, saya memiliki hak, hak saya ada untuk mengkritik, saya memiliki pendapat pribadi tentang strategi penting yang digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Lobbying, LSM sering menggunakan lobi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu-isu yang mereka perjuangkan. 

Misalnya, LSM Greenpeace sering melobi pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan. Melalui lobbying, LSM dapat mengadvokasi kebijakan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah tertentu, dan mendorong perubahan sosial. Namun, lobbying LSM tidak luput dari kritik. 

Berikut adalah kritik yang akan saya pertegas, karena mungkin hal ini sudah pernah dilontarkan oleh masyarakat berdasarkan refrensi data yang saya cari. Yang paling sering di dengar adalah kurangnya Transparan dan Akuntabel LSM, LSM sering kali merahasiakan proses lobbying mereka, sehingga publik tidak mengetahui dengan siapa mereka bertemu, apa yang mereka bicarakan, dan berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk lobbying. 

Nah, Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa LSM tidak bertindak secara transparan dan akuntabel kepada publik. Apalagi dengan Potensi Konflik kepentingan, maksudnya LSM terkadang menerima dana dari perusahaan atau organisasi lain yang memiliki kepentingan vested atau yang artinya 'dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat sebagai suatu hak, manfaat, atau keistimewaan yang sah' dalam kebijakan yang mereka advokasi. Hal ini agak kacau diakarenakan dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana LSM mungkin memprioritaskan kepentingan pendonor daripada kepentingan publik.

Lagi, dan lagi LSM hanya fokus pada kepentingan Elit, Banyak kritikus berpendapat bahwa lobbying LSM sering kali fokus pada kepentingan kelompok elit, dan tidak cukup memperhatikan suara masyarakat marjinal, marjinal adalah sebutan untuk kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat baik dalam ekonomi, pendidikan dan budaya. Hal Ini bisa terjadi karena pendanaan dari pihak korporasi atau elit politik tertentu, sehingga fokus advokasi mereka bergeser ke arah pemenuhan kepentingan pemberi dana. Kemudian, Kurang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat, Kritik ini menyoroti bahwa beberapa LSM hanya bekerja berdasarkan data dan laporan, tanpa terjun langsung ke lapangan untuk memahami realita yang dihadapi masyarakat. Akibatnya, advokasi yang mereka lakukan mungkin kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh akar permasalahan. Lobbying LSM ini juga melemahkan demokrasi, karena sudah memberikan pengaruh yang tidak semestinya kepada kelompok- kelompok tertentu, Seharusnya pengambilan kebijakan harus didasarkan pada kepentingan publik secara keseluruhan, bukan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses yang lebih baik ke pengambil kebijakan. Dan kritik yang saya angkat terakhir adalah "Kurang Efektif" Beberapa orang berpendapat bahwa lobbying LSM tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan mereka. Pengambil kebijakan mungkin tidak selalu terpengaruh oleh lobbying LSM, dan LSM mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk bersaing dengan aktor lain yang lebih kuat. Ini juga bisa terjadi karena kurangnya pengukuran dan evaluasi, banyak LSM tidak secara efektif mengukur dan mengevaluasi program mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengetahui apakah program mereka benar-benar efektif dan membuat perubahan yang nyata. Mereka juga menciptakan ketergantungan pada pengambil kebijakan, LSM yang terlalu bergantung pada lobbying untuk mencapai tujuan mereka mungkin menjadi kurang mandiri dan kurang efektif dalam jangka panjang.

SARAN

Saya memiliki beberapa saran untuk meningkatkan lobbying LSM

• Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kurangnya transparasi, maka dari itu, tingkatkanlah transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan informasi tentang kegiatan lobbying mereka dan menerima pengawasan publik.
• Menghindari konflik kepentingan dengan menolak dana dari perusahaan atau organisasi yang memiliki kepentingan vested dalam kebijakan yang mereka advokasi.
• Melibatkan masyarakat marjinal dalam proses lobbying mereka dan memperjuangkan suara mereka.
• Mengevaluasi efektivitas strategi lobbying mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
• Bekerja sama dengan aktor lain dalam masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama.

Lobbying memang menjadi alat yang penting, alat yang efektif untuk mencapai perubahan positif. Namun, penting bagi LSM untuk menyadari potensi kelemahan dari lobbying dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka menggunakannya secara bertanggung jawab dan etis. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat marjinal, LSM dapat memastikan bahwa lobbying mereka digunakan secara bertanggung jawab dan etis.

LSM sejauh ini juga sudah berusaha sangat baik, kritikan yang terjadi adalah tambahan atau masukan untuk LSM ke depan, Terimakasih LSM

Saya Aysah Aurellia Rosspertiwi,