Pelacur Intelektual dan Pemakzulan Jokowi

[caption id="attachment_347190" align="aligncenter" width="297" caption="sumber foto: google.com"][/caption]

Akhir-akhir ini, situasi politik di tanah air semakin runyam oleh komentar-komentar provokatif dari kalangan yang ‘sok paling tahu’ dan paham tentang demokrasi. Yang menarik, hal ini bukannya berasal dari para politisi dan atau para aktivis partai politik, tapi justeru lebih banyak datangnya dari kalangan intelektual dan akademisi yang diberi gelar ‘pengamat politik’. Isu tentang penjegalan dan pemakluzan terhadap Jokowi justru keluar dari mulut-mulut mereka, yang kemudian menjadi trending topic di berbagai media.

Rencana pemakzulan Jokowi oleh parlemen yang akan dimainkan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagaimana digembar-gemborkan para pengamat politik dari kalangan akademisi dan intelektual tersebut, ternyata hanyalah isu isapan jempol belaka. Dengan sangat tegas isu miring tersebut justeru ditepis oleh para politisi. Yang menariknya lagi, penolakan mengenai kebenaran isu itu datangnya dari politisi yang berbeda ‘rumah koalisi’ dengan Jokowi.

Kita semua patut bersyukur karena Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang notabene berasal dari KMP dengan sangat tegas menepis kebenaran isu miring tersebut (TEMPO.CO - 10/10/2014). Zulkifli Hasan meyakinkan bahwa tidak mudah untuk memakzulkan presiden.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, dari manakah sumber informasi yang beraroma jahat ini? Kenapa pengamat politik dari kalangan intelektual begitu ngotot memainkan isu tentang adanya kemungkinan pemakzulan? Jangan-jangan ini hanyalah trik yang digunakan untuk mendiskreditkan keberadaan KMP yang tengah berusaha menjadikan dirinya sebagai pengimbang bagi pemerintah baru yang akan dilantik 20 Oktober mendatang? Bukankah, pengimbang atau oposisi adalah sesuatu yang lumrah di alam demokrasi, jadi kenapa harus ditakuti, dibenci dan ingin dibunuh? Sehingga salah satu peneliti senior dari LIPI, Asvi Warman Adam (Tribun News.com - 11/10/2014) mengusulkan agar KMP sebaiknya dibubarkan. Sungguh aneh dan ada apa dengan semua ini?

Dalam konteks ini, menurut saya kehadiran para intelektual ini tidak lagi berfungsi sebagai pemberi solusi atau minimal meredam panasnya atmosfir politik, tapi bertendensi menghadirkan kiamat politik. Yang lebih disayangkan lagi, para intelektual ini berasal dari perguruan tinggi ternama di negeri ini, bahkan ada yang berkantor di lembaga penelitian berplat merah alias milik negara, namun para pakarnya sudah tidak lagi netral tapi sangat partisan terhadap kelompok politik tertentu.

Saya kemudian teringat dengan Antonio Gramsci tentang intelektual mekanik. Yaitu ditempatkannya para akademisi dan intelektual yang telah dibayar sebagai kaum yang bertugas mencari segala macam cara, taktik, dan strategi untuk melanggengkan tokoh, penguasa dan partai tertentu dalam kekuasaan sekaligus mendiskreditkan lawan-lawan politiknya.

Menurut hemat saya, intelektual model seperti ini tidak lebih dari pelacur intelektual yang bekerja berdasarkan tuntutan pragmatis pribadinya serta hasrat meraih kenikmatan politik praktis. Mereka tidak seperti intelektual sesungguhnya yang bekerja berdasarkan keinginan untuk mencari dan mengungkap kebenaran. Para pelacur intelektual ini akan membuat rumus-rumus untuk menghancurkan lawan-lawan politik penguasa yang membayarnya, sekaligus menyusun argumentasi dan membuat pembenaran terhadap agenda-agenda atau kepentingan segelintir orang yang telah membayar mereka sehingga mendapat legitimasi dari masyarakat luas.

Problemnya sekarang, model pelacur inteletual seperti digambarkan diatas mulai menjamur di negeri ini. Mereka ingin mencari jalan pintas meraih kekayaan, popularitas serta singgasana kekuasaan. Mereka hampir tidak peduli bahwa apa yang mereka kerjakan telah membuat kekisruhan politik yang meresahkan masyarakat luas. Yang penting bagi mereka, dapat bayaran dan menikmati aroma kekuasaan yang semakin mengganas disekitarnya.

Melihat penyakit mental para intelektual seperti inilah kemudian filusuf Prancis, Julian Benda mengkritik kaum intelektual dengan mengatakan bahwa kaum intelektual telah berselingkuh dengan politik. Atau lebih ekstrim lagi Benda mengatakan bahwa para kaum intelektual ini telah bersenggama bahkan melakukan kawin silang atau “hybridy-sasi politik” pada kekuasaan. Menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan dan melanggengkan kekuasaan.

Dalam suasana seperti ini, tentunya kita semua berharap agar para politisi senantiasa mawas diri dan selalu berhati-hati dalam bersikap, terutama dalam setiap pengambilan keputusan politik yang berhubungan dengan kepentingan bangsa dan negara. Proses pengambilan keputusan yang tidak populis hanya akan melahirkan kegaduhan politik, dan akibatnya tidak hanya menyengsarakan rakyat tapi juga memberi ruang bagi para pelacur intelektual merenggut keuntungan dan terus menebar aroma kepalsuan yang melahirkan permusuhan-permusuhan diantara sesama anak bangsa.

Tebet, 11 Oktober 2014