Budaya ini dapat kita lihat dengan jelas contohnya pada penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Komandannya, Ferdi Sambo. Untuk menghilangkan alat bukti Ferdi Sambo berusaha mempengaruhi anak buahnya seperti member keterangan palsu dan menghilangkan jejak dengan menghilangkan alat bukti berupa CCTV. Untungnya upaya kolusi pada peristiwa obstruction of justice ini dapat terungkap.
Ketiga, Feodalisme pemimpin yang membuat upaya penegakan hukum jadi kabur. Â Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Praktek feodalisme di Indonesia dapat dengan mudah terjadi karena maraknya jual beli jabatan di kalangan pejabat Negara.
Jika seorang atasan melakukan pelanggaran hukum, maka si atasan tersebut tetap akan dituruti oleh bawahannya seolah olah tidak terjadi apa – apa. Hal itu deisebabkan rasa takut yang berlebihan yang dirasakan ole bawahan kepada atasannya.
Keempat, Kepiawaian dalam memainkan hukum. Keahlian ini biasanya sering dipraktekkan oleh white collar crime dalam menghindar dari jerat pidana. Contohnya Buronan Napi Korupsi yang  melarikan diri ke luar negeri lebih dari 6 bulan dan dapat dengan santai pulang lagi ke Indonesia hal itu mereka lakukan untuk menunggu masa daluarsa kasus mereka, sehingga ketika pulang ke Indonesia, Kasus mereka tak di proses lagi.
Kesimpulannya penegakan hukum di Indonesia pada saat ini banyak dipengaruhi oleh sisi negative, yang menjadikan proses penegakan hukum jadi terhambat. Perombakan KUHP memang urgen untuk dilakukan, namun disisi lain budaya negative masyarakat dan penegak hukum juga harus diperbaiki demi menciptakan Indonesia yang mempunyai keadilan hukum.
