Jakarta 16 Maret 2020.
Seiring merebaknya penyebaran penularan virus Corona atau covid 19 ,berbagai usulan mengemuka terutama perihal pemberlakukan lockdown atau karantina wilayah di tanah air terutama ibu kota Jakarta. Namun demikian sampai saat ini pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin belum mengambil langkah perihal lockdown tetapi lebih kepada pembatasan sosial atau Social Distancing . Tentu saja langkah yang diambil pemerintah Joko Widodo bukan tanpa pertimbangan, baik dari aspek ekonomi,sosial maupun pertahanan keamanan.
Ditemui media, ketua umum FKDB H.Ayep Zaki S.E. angkat bicara. " Kita apresiasi langkah tepat presiden terkait tidak diberlakukan lockdown termasuk di ibukota Jakarta, ini langkah yang tepat saat ini . Lebih jauh Zaki menyatakan ,langkah presiden Joko Widodo sangat tepat mengingat kondisi ekonomi,sosial budaya termasuk pertahan keamanan negara saat ini. "Pemberlakuan Lockdown terutama di Jakarta akan berdampak kurang baik pada segala sektor di tanah air mengingat demikian strategis nya posisi ibu kota ,demikian tegas Zaki.
Lockdown sebagai  bahasa keren dari karantina wilayah itu ada aturan mainnya tak bisa sembarangan dan undang undang mengamanatkan hal itu, paling tidak kita harus paham perihal hal itu pada UU NO. 6 tahun 2018, demikian tegas Zaki menambahkan .
Lockdown itu adalah istilah kerennya KARANTINA. Jadi, kayak misalnya Italia dilockdown, itu artinya dikarantina, diisolir, dijauhkan, dari pergerakan lalu lintas sosial yang umum." Setiap negara punya kebijakan masing masing dalam penanganan penyebaran penyakit menular seperti virus Corona ini tak bisa di sama ratakan . Saya mewakili insan FKDB yang juga sebagai bagian dari masyarakat luas meyakini langkah langkah yg di ambil pemerintah sudah sangat tepat terutama terkait inflasi. Bila lockdown di berlakukan inflasi kita akan terkerek naik 4-6 % dan ini akan sangat berbahaya bagi perekonomian nasional, demikian Zaki menutup paparannya.
