Menjelang dua tahun usia pemerintahannya pasca dilantik menjadi Presiden ketujuh RI, Presiden Jokowi nampak semakin kuat posisi politiknya, yang ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa sbb :
1. Â Bergabungnya Golkar ke Pemerintahan Jokowi
Pasca terpilihnya Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum Partai, Golkar, secara tegas Setnov menyatakan dukungan Golkar kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk membantu semua program pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan di Mukernas Golkar baru-baru ini, Setnov menegaskan untuk mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Â Diawal September 2014, Koalsisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan gabungan PDIP, Nasdem dan Hanura, hanya memiliki suara 37 persen di DPR RI.
Dengan bergabungnya Golkar, menyusul PAN dan PPP sebelumnya ini, KIH kini memiliki suara 69 persen, menyisakan KMP 20 persen suara milik Gerindra dan PKS, sedangkan sisanya dimiliki Demokrat dengan posisi netral. Dengan modal politik seperti ini, memungkinkan Pemerintah bisa fokus bekerja membangun bangsa dan Negara tanpa harus meladeni aksi2 gangguan dari pihak oposisi, yang hanya bermodalkan suara lantang tanpa solusi mengkritisi hampir semua kebijakan Pemerintah, demi kepentingan syahwat berpolitik para politisinya semata sambil mengabaikan kepentingan rakyat yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
2. Â Diangkatnya Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri
Berselang sebulan setelah dukungan politik Golkar, Presiden Jokowi membuat langkah strategis nan cerdas sekaligus mengejutkan lawan politiknya dengan menunjuk Tito Karnavian, Komjen termuda sebagai Kapolri, diluar perkiraan para pengamat yang lebih menjagokan Komjen Budi Gunawan dan Komjen Budi Waseso, yang jauh lebih senior dan juga dijagokan oleh Bunda Mega sang Penguasa PDIP. Langkah Jokowi ini mengisyaratkan bahwa para politisi oposisi dan Mega tidak bisa menghentikan langkah2 cerdas Jokowi untuk mengamankan kebijakan perekonomian, sosial dan politis yang sedang dilakukannya.Â
Selain itu, Jokowi juga merestui usulan Kapolri untuk mengangkat Komjen Suhardi Alius (SA) sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Â SA dikenal sebagai perwira cemerlang yang sempat disingkirkan Kelompok BG di masa-masa awal pemerintahan Jokowi, karena ketegasannya dalam pemberantasan korupsi. Pengangkatan kedua perwira polisi cemerlang ini berjalan mulus, tanpa hambatan berarti dari para politisi oposisi, dan membuat pujian terhadap langkah Jokowi mengalir deras.
3. Â Reshuffle Kabinet Kerja Jilid Dua
Tanggal 27 Juli 2016, Jokowi menuntaskan langkah cerdas dan strategisnya dengan melakukan Reshuffle Kabinet Kerja Jilid Dua, dengan memasukan dua tokoh Utama, yaitu Sri Mulyani Indrawati (SMI), Managng Director dan Chief Executve Officers Bank Dunia, sebagai Menteri Keuangan, dan Wiranto, Ketua Umum Hanura sebagai Menko Polhukam. Bergabungnya SMI langsung direspon positif dengan naiknya IHSG Bursa Efek Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar, sebagai pembuktian bahwa pelaku pasar menyambut dengan antusias potensi perekonomian yang akan bagus setelah dipoles oleh SMI secara professional. Â Sedangkan masuknya Wiranto, dipercaya akan memperkuat sektor Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati.
Dengan semakin menguatnya posisi Presiden Jokowi, dari waktu kewaktu ini, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, di tiga tahun terakhir masa pemerintahannya hingga 2019 nanti, sehingga pelaksanaan proyek-proyek besar disemua aspek pembangunan Bangsa dan Negara bisa sebagian besar dicapai sesuai dengan visi dan misi Nawa Cita yang telah dicanangkan di masa Kampanye Pilpres 2014. Semoga !!
