Mohon tunggu...
Axtea 99
Axtea 99 Mohon Tunggu... lainnya -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kakek tiga cucu : 2K + 1Q

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ahok Harus Belajar ke Lulung soal Pemberantasan Korupsi

30 Januari 2016   04:51 Diperbarui: 30 Januari 2016   05:09 997
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, adalah Gubernur DKI Jakarta, yang dikenal dan terbukti sangat lugas dan tegas dalam memerangi korupsi khususnya di Pemda DKI Jakarta yang dikenal sebagai sarang penyamun sepanjang masa yang telah melibatkan hampir semua aparat pemda yang berkolaborasi dengan DPRD setempat.

Dimasa Ahok ini, diberlakukan E-Budgeting yang melaksanakan kebijakan Anggaran yang sangat transparan disetiap proses pembuatan anggaran sehingga akan mudah diketemukan dengan lebih dini jika terdapat penyimpangan dalam proses tersebut, bak lonceng yang otomatis berbunyi nyaring jika tengah terjadi penyelewengan.

Dimasa kepemimpinan Ahok lah, banyak pejabat Pemda, yang diberhentikan setelah terbukti korupsi oleh KPK/Kejaksaan, dan dimasa ini pula para politisi DPRD DKI mati kutu dan gaya karena semua keran korupsi telah ditutup dengan ketatnya oleh Ahok.

Aksi2 pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih ini, tentu saja membuat geram para koruptor, khususnya para anggota DPRD DKI, yang dipastikan kehilangan tambahan penghasilan dari kebiasaan korupsi yang dilakukan selama ini.

Salah satu tokoh yang paling geram adalah Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PPP yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan UPS di RAPBD-P 2014.

Lulung yang bersaksi pada tanggal 28 Januari 2016 di Sidang Tipikor untuk terdakwa Alex Usman, Kasi Prasarana dan Sarana Sudin Pendidikan Menengah atas tuduhan tindak pidana Pengadaan UPS dimana terdapat penyimpangan atas pengadaan 25 UPS untuk 25 ekolah SMA/SMKN pada APBD Perubahan tahun 2014, menyatakan bahwa selama ini UPS itu adalah sekedar kasus pencitraan, gegara tangan jahil di level eksekutif, padahal UPS tidak pernah dibahas di DPRD.

"Kasus ini merupakan bukti nyata bahwa Ahok tidak berilmu dan tidak mampu memberantas aksi korupsi yang dilakukan para bawahannya. Untuk itu Ahok harus belajar dari Lulung dalam memberantas korupsi yakni dengan lebih mengedepankan aksi pencegahan ketimbang penindakan yang gencar di lakukan oleh Ahok", ujar Lulung.

Kalo pernyataan Lulung ini benar adanya, maka sudah selayaknya kita memberikan apresiasi kepada Haji Lulung ini, dan kalo perlu mendukung beliau untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta di periode 2017 nanti, karena dia menjanjikan Pemda DKI akan bersih dari aksi korupsi karena sudah dicegah sejak awal. Lulung akan menjadi penantang serus dan sepadan untuk melawan Ahok, bahkan Lulung bisa mengalahkan Ahok kalo dikehendaki oleh Rakyat Jakarta,mengingat Lulung adalah politisi Tajir, yang dengan harta nya yang sekiranya mau dihibahkan kepada rakyat Jakarta yang dicintainya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para tajirwan kelas dunia, akan otomatis mensejahterakan rakyat Jakarta seperti impian rakyat pada umumnya. 

Wallahu Alam!!

 

Sumber

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun