Gambar : Merdeka.com
Berawal dari Keputusan Aneh Hakim Sarpin yang membebaskan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK melalui Sidang Praperadilan beberapa waktu yang lalu, bola panas dampak keputusan tersebut terus bergulir hingga saat ini.
Isu terhangat adalah ditetapkannya dua komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sauri sebgai tersangka atas pengaduan Hakim Sarpin dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kedua komisioner tersebut hadir di Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan dan untuk menghormati lembaga Negara kepolisian, tanggal 27 Juli 2015.
Dari kasus ini tampak dengan jelas aroma kriminalisasi hukum yang dimainkan oleh Bareskrim Polri sebagai aksi balas dendam, yang lebih konyol lagi adanya pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang mengatas namakan Presiden Jokowi dalam pengusutan perkara dua pimpinan KY tersebut.
Selain membohongi publik, sikap Buwas dimaknai sebagai sikap melampaui kewenangan sebagai anak buah, karena pernyataannya disanggah Mensesneg yang memastikan Presiden tidak pernah memerintahkan polisi untuk segera memeriksa kedua pimpinan KY tersebut. Instruksi Presiden sangat jelas yang meminta Polri mengusut tuntas kasus hukum yang bersifat prioritas, yakni kasus besar yang berdampak positif bagi masyarakat.
Buwas yang tampaknya dengan sengaja meng salah interpretasikan Instruksi Presiden ini memperlihatkan aksi mbalelo nya dan terkesan jalan sendiri. Apalagi menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Presiden tidak pernah memerintahkan pengusutan kasus tersebut, melainkan Jokowi mengarahkan penyelesaian dalam bentuk mediasi antara kedua pihak yang berseteru.
Presiden telah mengutus Menko Polkam Tedho Edhy Purdjiatno agar mengambil alih penanganan kasus Sarpin, agar polisi lebih fokus pada penyelesaian hukum yang lebih strategis.
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai penetapan tersangka kepada dua komisioner KY tersebut sebagai kriminalisasi, seperti yang dinyatakan oleh tokoh senior Muhammadiyah, Buya Ahmad Syafii Maarif : “Langkah hukum ini sebagai usaha balas dendam, dan bukan persoalan hukum, melainkan politik”, ujar Buya.
Karena aksi pembangkangan alias mbalelo Buwas ini bisa menjadi preseden buruk dan mengganggu serta menodai kewibaan seorang Presiden sebagai intitusi tertinggi di negeri ini berdasarkan konstitusi, maka sudah saatnya Presiden bersikap dengan tegas dengan tidak membiarkan bawahannya berjalan suka2 sendiri, dengan minimal memberikan teguran ato sangsi yang keras, dan kalo masih membandel tidak ada salahnya melakukan pemecatan sesuai kewenangan yang dimiliki seorang Presiden.
Sumber :
Tempo
