Mohon tunggu...
Axtea 99
Axtea 99 Mohon Tunggu... lainnya -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kakek tiga cucu : 2K + 1Q

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jangan Hapus Komisi Yudisial

22 Juli 2015   02:29 Diperbarui: 22 Juli 2015   02:29 665
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

 

Gambar : Aktual.com

 

Sejatinya keberadaan Komisi Yudisial (KY) di Republik ini dibutuhkan dan diatur dalam UU No 18/2011, yang menurut pasal 13 Undang2 tersebut mempunyai wewenang sbb

 

  1. Mengusulkan penangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
  2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

 

Jadi Komisi Yudisial yang terlahir di Era Reformasi ini dibentuk untuk memperbaiki wajah buruk peradilan di Indonesia, yang diakui dalam konsitusi melalui amandemen ketiga Undang2 Dasar 1945 pasal 24B.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, Suwardi menyatakan bahwa Komisi Yudisial telah membatasi kekuasaan kehakiman secara berlebihan, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan lepas dari pengaruh pemerintah, oleh karenanya MA berniat menghapus keberadaan KY ini. Kekuasaan Hakim ini telah dikebiri oleh pasal 24B, yang memberi kewenagan kepada KY untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa KY tidak pernah mencampuri substansi atau dalil hukum yang dikemukakan seorang hakim dalam persidangan, karena KY lebih menyoroti atas penegakan Kode Etik dan Perilaku hakim sesuai kewenangnnya agar kepercayaan publik terhadap peradilan tumbuh kembali.

Fakta juga menunjukkan bahwa selama ini justru MA yang enggan mengeksekui rekomendasi KY terhadap hakim nakal yang melanggar Kode Etik, oleh karenanya keberadaan KY masih sangat dibutuhkan, ditengah maraknya hakim2 nakal yang melakukan tindakan tercela, seperti misalnya Hakim Sarpin dalan kasus Praperadilan Komjen BG, dan isu terhangat yakni tertangkap basah nya tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan, Sumut ketika akan terima suap dari pengacara hitam, merupakan contoh nyata.

Mengingat pentingnya peran KY dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang kehakiman ini dikaitkan dengan fakta masih banyaknya hakim nakal berkeliaran, maka diharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak perlu menghiraukan keinginan MA untuk menghapus YK dari konstitusi yang berlaku.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Hantu Pocong Lembang, Hiburan Siang di Jalan Macet!

5 bulan yang lalu
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun