Mohon tunggu...
Axtea 99
Axtea 99 Mohon Tunggu... lainnya -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kakek tiga cucu : 2K + 1Q

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Akhirnya DPRD DKI Setuju dengan RAPBD Versi Ahok

21 Maret 2015   02:15 Diperbarui: 17 Juni 2015   09:20 253
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1426855519879524104

[caption id="attachment_404319" align="aligncenter" width="624" caption="Gambar : Kompas.com"][/caption]

Dalam beberapa hari terakhir ini media berita dinegri ini baik media cetak, online, televisi bahkan media sosial seperti Kompasiana, dihebohkan oleh perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok melawan DPRD DKI terkait dengan RAPBD DKI 2015. Perseteruan ini dipicu oleh pernyataan Ahok yang melontarkan adanya Anggaran Siluman Sebesar Rp. 12,1 trilyun yang diselipkan oleh DPRD DKI, tanpa sepengetahuan Gubernur.

Pada tanggal 19 Maret 2015, Gubernur DKI dan DPRD DKI telah mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015, dan dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1.Pemrov DKI akan kembali memasukan program kedalam E-Budgeting bersama DPRD DKI. Teknisnya, Gubernur DKI Ahok akan memberikan password E-Budgeting kepada Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

2.Sumber perseteruan yaitu Anggaran Siluman sebesar Rp. 12,1 trilyun, tidak dimasukkan kedalam RAPBD DKI 2015.

Dengan adanya kesepakatan ini maka di Indonesia telah dimulai era baru dengan menggunakan E Budgeting yang mempunyai keuntungan sbb :

1.Anggaran dibuat secara transparan, dan menghilangkan peluang untuk terjadinya konspirasi antara pihak eksekutif dan legislatif, dan bisa diakses oleh media.

2.Menghilangkan timbulnya prasangka yang berlebihan satu sama lain.

3.Warga bisa ikut mengawasi siapa saja pihak yang mencoba bermain alias kongkalingkong dengan RAPB yang biasa terjadi selama ini.

4.Dengan system proyektor, pembahasan E-Budgeting akan memperlihatkan siapa yang membuat dan siapa yang mencoret sebelum anggaran disepakati.

Dengan demikian, dengan E-Budgeting ini, DPRD hanya bisa mengunci anggaran yang dirasakan tidak masuk akal. Yang terpenting, DPRD tidak bisa lagi menginput anggaran sehingga fungsi DPRD akan kembali ke habitat awalnya yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja satua kerja perangkat daerah. Dan akhirnya DPRD setuju dengan RAPBD versi Ahok… Alhamdulillah. Bravo Ahok. Lanjutkan!!!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun