[caption id="attachment_404763" align="aligncenter" width="624" caption="Gambar : hartonocen.blogspot.com"][/caption]
H Lulung dedengkot anggota DPRD DKI pendukung Hak Angket bagi Ahok terkait Anggaran Siluman Rp. 12,1 trilyun di RAPBD 2015, menuduh bahwa RAPBD versi Ahok adalah palsu. Karena E Budgeting yang dikirimkan ke Mendagri tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD seperti yang diamanatkan oleh Undang2, sehingga cacat prosedur. Karenanya Lulung menolak untuk membahas RAPBD tersebut
Ahok sendiri menanggapi bahwa tuduhan DPRD bahwa RAPBDnya palsu hanya sekedar aksi DPRD untuk menutup malu mereka sendiri, dan dengan tidak adanya pembahasan maka mereka menghendaki tidak ada Peraturan Daerah. Karena dengan adanya Perda, akan menghanguskan hak Angket DPRD dan sebagai langkah terakhir Gubernur akan terbitkan Pergub sebagai solusinya.
Dalam Rapat pembahasan Bangar DPRD, 20 Maret 2015, DPRD menolak menerbitkan Perda RAPBD 2015, yang sebelumnya sudah disepakati oleh Ketua DPRD, yang kebetulan tidak hadir di Rapat Bangar tsb.
Terkait dengan itu Ahok, akan memberikan password E-Budgeting miliknya kepada Presiden Jokowi dan juga para Dirjen terkait, serta kepada masyarakat sehingga transparansi proses pembuatan anggaran (RAPBD) menjadi terbuka dan akan terlihat dengan jelas siapa2 yang bermain ketika proses penyusunan anggaran dilaksanakan.
Langkah AHok ini sangatlah cerdas, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri dengan obyektif bagaimana sesungguhnya proses penyusunan anggaran yang sebelumnya tidak pernah terbuka bagi publik. Hal ini menyebabkan potensi untuk terjadinya korupsi dapat dicekal sejak di awal proses dan pada akhirnya akan menyelamatkan uang Negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Bravo Ahok. Lanjutkan!!!
Sumber :