Gambar :Kompas
Pembangkangan Presiden Jokowi terhadap intervensi Partai Pendukungnya yaitu PDIP dan Nasdem yang menekan untuk segera melantik Cakaplori Komjen Budi Gunawan (BG) dengan menunda pelantikan, dan dengan langkah kejut menemui Prabowo Subianto, Ketum Gerindra telah membuat kubu KIH terpana dan seakan tidak percaya bahwa Presiden Boneka Jokowi (versi KIH), ternyata sangat piawai berkelit dan sekaligus mengancam bahwa beliau bisa mendapat dukungan dari siapapun, selain dari rakyat termasuk lawan politiknya di pilpres lalu yaitu koalisi KMP.
Bola liar dari pembangkangan itu semakin meluas dan sulit diprediksi mau mengarah kemana, karena dinamika yang menyertainya berakselerasi tinggi dan sangat seksi bagi setiap politisi untuk menyikapi demi kepentingannya sendiri. Namun demikian, dengan jelas dan tegas Presiden Jokowi sudah memperlihatkan sikapnya yang tidak senang dan menolak intervensi dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden dari siapapun, termasuk dari elit PDIP dan Nasdem, sebagai pendukung utama ketika pipres 2014 yang lalu.
Seorang politikus, Kader Utama PDIP, Putri Mahkota dan juga salah satu Menko di kabinet Jokowi, yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menegaskan bahwa hingga saat ini, Joko Widodo masih seorang kader dan menjadi petugas PDIP.
Sikap Puan yang terkesan meradang ini adalah merupakan tanggapan spontan atas adanya wacana organisasi Pro Jokowi (Projo), yang berniat untuk merubah format dari organisasi massa menjadi partai politik baru dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2019 mendatang, karena setiap orang memiliki hak untuk membentuk parpol dan menentukan sikap partainya. Puan pun tidak mempermasalhkan jika ada partai lain yang ingin mencalonkan Jokowi sebagai Presiden,
Pendukung Jokowi saat pilpres 2014 PDI Perjuangan Pro-Jokowi (Projo), dikabarkan siap bertransformasi dari organisasi masa menjadi parpol baru ini dengan seizin Dewan Pembina dan juga Presiden RI Joko Widodo. Sikap Projo ini menunjukan konsistensi untuk senantiasa mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis, dan khususnya dipicu oleh reaksi para kader daerah atas tekanan partai kepada Presiden Jokowi dalam pemilihan Cakapolri, yang masih ngotot untuk segera melantik BG, meskipun sudah dijadikan tersangka oleh KPK.
Presiden Jokowi sendiri, direncanakan dalam waktu dekat akan menentukan sikapnya tentang status BG yang sedang menjadi “top trending” topic di jagat perpolitikan negri ini.
Sumber :
