Untuk kesekian kali ketangguhan Golkar harus diuji. Pasca pengunduran diri Soeharto, Golkar dihadapkan pada situasi politik yang sama sekali baru. Dominasi Golkar di sistem kepartaian 3 parpol harus menghadapi puluhan partai politik baru yang lahir pada era reformasi. Tidak sedikit dari parpol baru tersebut didirikan oleh para elite Golkar.
[caption caption="sumber foto : Tribunnews.com"][/caption]
Situasi sulit yang kembali dihadapi Golkar kali ini adalah akibat dualisme kepemimpinan antara Munas yang memenangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Separasi internal itu membuat kondisi Golkar semakin lemah dari dalam. Dampaknya pada Pilkada serentak tahun 2015, Golkar tidak maksimal memenangkan sejumlah kompetisi untuk posisi gubernur, bupati, dan walikota. Lebih dari itu, banyak kader Golkar potensial yang terkendala maju karena KPUD mempermasalahkan rekomendasi calon kepala daerah.
Kondisi yang terus memunculkan banyak dampak buruk bagi Golkar dalam percaturan politik nasional ini segera disudahi. Kesepakatan para elite untuk melaksanakan Munaslub Golkar pada Mei 2016 yang akan datang diharapkan menjadi jalan keluar terbaik dari kondisi sulit ini. Meski begitu, Munaslub Golkar jangan hanya menghasilkan nama ketua umum yang baru saja. Munaslub Golkar harus mampu memberikan pembaharuan pada partai berlambang beringin ini.
Pasca pernyataan tidak akan maju menjadi calon ketua umum dari Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat kuat. Di antaranya Setya Novanto, Airlangga Hartarto, dan Azis Sjamsuddin. Ade Komarudin yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI sempat digadang akan maju, namun belakangan ternyata muncul pernyataaan bahwa dia akan fokus melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DPR RI saja meski sudah melaksanakan ikrar pada tanggal 11 Maret yang lalu.
Dari sejumlah nama yang diprediksi memiliki peluang besar, hanya Airlangga Hartarto yang memiliki platform jelas untuk mengembalikan kejayaan Golkar. Kandidat lainnya hanya berbicara seputar perebutan kursi Golkar 1, bukan tentang Golkar-nya itu sendiri. Hal ini yang berhasil mencuri perhatian mayoritas tokoh Golkar di daerah, terlepas dari berasal dari kubu Bakrie atau kubu Agung.
Untuk mengembalikan kejayaan Golkar, Airlangga Hartarto merancang agar nantinya di masa kepemimpinan Airlangga, Golkar bisa bertranformasi tidak hanya menjadi partai politik yang pandai mengakomodasi kelompok pemilih Golkar tradisional saja melainkan juga mampu menginvasi simpati kelompok muda dan pemilih pemula. Ke depan, Agung akan memposisikan Golkar menjadi partai yang ramah untuk anak muda, dengan program besar mendorong kekaryaan yang inovatif berlandaskan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, secara internal Airlangga menggagas distribusi sebagian wewenang DPP kepada DPD agar penyelenggaraan partai dapat lebih efektif dan efisien. Dalam silaturahmi dengan DPD se-Jawa Tengah di Solo beberapa waktu yang lalu, Airlangga menyampaikan bahwa beliau paham betul selama ini prosedur administrasi partai yang sangat “DPP minded” berpotensi menghambat kinerja di daerah.
“Jika semua harus melalui DPP, bagaimana DPD bisa belajar mengambil keputusan strategis untuk kemajuan partai.” ujarnya dengan yakin sambil mengembang senyum.
Mengenai pembiayaan partai, Airlangga juga sudah memiliki formula paling manjur. Intinya adalah harus ada mekanisme tertentu di mana nantinya kader partai apalagi yang duduk di legislatif tidak dibebani iuran-iuran yang tidak masuk akal. Pendanaan yang dibebankan ke kader ini yang berpotensi menjadi masalah hukum.
Melihat profil Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai anggota DPR RI tiga periode tanpa pernah sekalipun tersandung kasus hukum meyakinkan para kader untuk mantap memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum di Munaslub Golkar yang akan dijelas Mei nanti. Kader yang merasakan kemunduruan Golkar sejak dua periode yang lalu menaruh harapan dalam bahwa Golkar akan kembali pada kejayaannya, yaitu jika dipimpin oleh Airlangga Hartarto.
