Sarmi Menjadi Prioritas Ditjen PDT Menuju Kabupaten Percontohan, apa yang harus Dipersiapkan?

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua ditetapkan sebagai salah satu dari 5 kabupaten akan menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menuju Kabupaten Percontohan Pembangunan Daerah Terintegrasi (sumber : ditjenpdt.kemendesa.go.id).

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diharapkan adanya sinergi Pemerintah Provinsi dan yang paling utama dari Pemerintah Kabupaten bersama Masyarakat Setempat.

Daerah Terintegrasi artinya menghadirkan sebuah lokasi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi agar mampu mengentaskan desa-desa sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat harus mempersiapkan diri menjemput program tersebut agar tak hanya menjadi obyek pembangunan melainkan juga menjadi subyek pembangunan. Persiapan yang paling penting adalah bagaimana membentuk mind set masyarakat agar tak hanya selalu menjadi konsumen tapi juga mampu menjadi produsen sehingga mampu menghasilkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 

Bantuan yang diberikan terfokus di bidang perkebunan yakni komoditas kelapa sehingga diupayakan masyarakat mampu mengelola kelapa yang begitu melimpah agar menghasilkan pendapatan dan menciptakan produk unggulan.

Seperti yang dikutip oleh halaman diatas bahwa bantuan yang akan diberikan berupa bantuan pengadaan alat pengolahan kelapa dalam, bantuan pengadaan bibit kelapa dalam, bantuan pengadaan peralatan pengolahan limbah kelapa dalam, pembangunan gedung pusat pengolahan produk kelapa dalam, pembangunan jalan strategis untuk mendukung pengembangan produk kelapa dalam, serta pelatihan pengembangan kemasan kelapa dalam, pelatihan pengolahan produk kelapa dalam, pelatihan pemasaran produk kelapa dalam dan pelatihan manajemen usaha kelapa dalam.

Lalu bagaimanakah menilai keberhasilan program tersebut ?

Keberhasilan program tersebut dapat dinilai ketika mampu meningkatkan penghasilan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarmi sehingga perlunya Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terus menerus secara berkelanjutan, bukan selesai pelatihan maka selesai pula programnya.