Salah satu peristiwa paling kontroversial dan tragis dalam sejarah Indonesia adalah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Diduga oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), peristiwa ini melibatkan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira menengah. Peristiwa ini menunjukkan, dari sudut pandang ilmu sosiologi komunikasi, bagaimana komunikasi massa dan propaganda dapat mempengaruhi persepsi publik dan memengaruhi dinamika sosial dan politik.
Pemerintah Orde Baru Soeharto menggunakan media sebagai alat utama untuk menyebarkan cerita resmi tentang keterlibatan PKI dalam kudeta. Pemerintah memegang kendali ketat terhadap media dan menciptakan versi kebenaran yang diterima secara luas oleh masyarakat. Media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi menyebarkan informasi yang telah dipilih dan diubah untuk mendiskreditkan Republik Komunis dan mendukung legitimasi pemerintah Orde Baru.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana realitas sosial dapat dibentuk oleh media. Media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, konsensus, dan identitas kolektif. Pemerintah Orde Baru mampu membuat masyarakat menganggap PKI sebagai musuh negara yang harus dihancurkan dengan menyebarkan informasi yang terkontrol. Ini menunjukkan kekuatan komunikasi massa dalam mendominasi diskusi dan menghalangi cerita lain.
Propaganda media juga mendorong represi terhadap orang dan kelompok yang dianggap berafiliasi dengan komunisme. Setelah peristiwa G30S/PKI, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang diduga terlibat dalam PKI, yang mengakibatkan kematian ratusan ribu hingga jutaan orang atau penahanan mereka tanpa proses hukum yang adil. Propaganda yang disebarkan melalui media massa membantu menanamkan ketakutan dan kebencian, yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan represif.
Menurut sosiologi komunikasi, peristiwa G30S/PKI menunjukkan bagaimana orang-orang yang berkuasa menggunakan komunikasi untuk mengontrol dan mendominasi masyarakat. Pemerintah Orde Baru menggunakan media untuk mengubah realitas sosial untuk kepentingan politik mereka. Ini sejalan dengan teori sosiologi komunikasi yang paling penting yang menekankan hubungan erat antara komunikasi, kekuasaan, dan kontrol sosial.
Dengan melihat peristiwa G30S/PKI dari perspektif sosiologi komunikasi, kita dapat melihat bagaimana propaganda dan media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan mendukung legitimasi politik. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers dan akses yang adil ke informasi sangat penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah pihak yang berkuasa mengacaukan informasi. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting tentang bahaya propaganda dan pentingnya kritisisme terhadap informasi yang disebarkan oleh media massa.
Nama: Avrilla Dwi Andhini
NPM: 22010400037
Universitas Muhammadiyah Jakarta
