Aliansi BEM SI Jatim Demo Kantor DPRD Jawa Timur, Tuntut Transparansi Draft RKUHP

Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (6/7/2022). Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia  (BEM SI) Jawa Timur. Dalam aksi tersebut para mahasiswa menuntut pemerintah untuk memberikan transpransi dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

Mahasiswa datang berbondong-bondong dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutan terkait RKUHP. Kurangnya transparansi draf RKUHP dan dinilai masih banyak pasal-pasal yang diduga kontroversial menjadi dua dari beberapa tuntutan yang disuarakan dalam orasi yang dilakukan tepat di depan gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapira, Surabaya. 

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Airlangga, Yoga Haryo Prayogo menerangkan, dalam demonstrasi kali ini diikuti oleh beberapa universitas, diantaranya Universitas Airlangga, ITS, PPNS, Universitas Negeri Malang, dan lainnya. Bukan hanya dari Surabaya, melainkan ada yang dari Malang, Madura, dan juga dari daerah lain.

Bahwa dalam aksi kali ini merupakan bentuk keresahan dari mahasiswa jawa timur. Dalam penyusunan RKUHP ini pemerintah kurang memberikan transparansi pada masyarakat. Yoga juga menilai masih banyak pasal-pasal yang masih bermasalah, yang salah satunya pasal penghinaan pada pemerintah, yang dikhawatirkan akan dapat membatasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kritik ke pemerintahan.

"Kami masih menuntut pemerintah untuk membuka secara umum draf RKUHP yang terbaru. Sebab sampai saat ini pemerintah masih belum merilis draf yang terbaru. Padahal pada 2019 yang lalu, RKUHP ramai ditolak oleh masyarakat dan pengesahannya yang ditunda. Selain itu, pasal-pasal yang kontroversial juga masih belum diperbaiki, " ujar Yoga. 

Berikut sejumlah tuntutan yang dilayangkan BEM SI Jatim : 

1. Menuntut DPR RI dan Presiden membuka draf RKUHP

2. Mendesak DPR RI untuk mengkaji ulang dan menghapuskan pasal-pasal bermasalah

3. Menuntut DPR RI melibatkan partisipasi publik untuk menyusun RKUHP

4. Meminta DPRD Jatim melakukan pengawalan pengesahan RKUHP di pusat

5. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam belum ada tindak lanjut, maka kami akan melakukan aksi di masing-masing daerah.