Beberapa tahun belakangan, dunia telah berada di bayang-bayang fenomena yang sangat mencengkam. Hal tersebut sudah menjadi geliat topik perdebatan utama oleh setiap negara di dunia, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Dari volatilitas tersebut, jelas menggambarkan kondisi ekonomi global saat ini yang tengah terombang-ambing menuju arah krisis ekonomi global. Lantas, fenomena apa yang menjadi akar penyebab terjadinya kemerosotan stabilitas ekonomi dalam spektrum global?
Setelah mengalami berbagai tahap survei, fenomena tersebut mengarah pada kondisi resesi ekonomi global. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya gejolak pasar (modal, valas, uang) pada setiap negara di dunia dalam beberapa kuartal terakhir. Keadaan tersebut secara tidak langsung tercipta sebagai akibat dari wabah pandemi covid-19 yang membawa dampak negative pada perekonomian global. Selain itu, spekulasi kebijakan negara juga turut menjadi pundi-pundi terjadinya resesi ekonomi seperti kenaikan suku bunga AS (The Fed) dan ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina. Dari volatilitas tersebut, jelas menggambarkan kondisi ekonomi global saat ini tengah terombang-ambing menuju arah krisis ekonomi global.
Di bawah bayangan resesi ekonomi, ditandai dengan adanya krisis keuangan, pangan, energi global, dan tekanan inflasi telah membawa ketidakpastian terhadap stabilitas ekonomi global. Akibat dari The Perfect Storm ini telah mempengaruhi sejumlah lembaga internasional untuk berbondong-bondong memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 pada kisaran 2,3%-2,9%. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia dengan sigap mengambil suatu kebijakan alternatif dalam menghadang potensi resesi ekonomi nasional dengan fokus melakukan optimalisasi serta pemberdayaan terhadap sumber daya domestik. Salah satu alternatif pemerintah Indonesia dalam membangun benteng penghadang resesi ekonomi yaitu resiliensi kinerja Bank Indonesia melalui optimalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Dalam hal ini, relevansi kinerja Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengendalikan sistem keuangan serta kebijakan sistem moneter Indonesia. Resesi ekonomi global yang tengah menghantui dunia telah mendorong Bank Indonesia untuk melakukan berbagai proyeksi dalam menghindari krisis moneter. Sudah menjadi kewajiban Bank Indonesia untuk menjamin stabilitas keuangan negara dan kontrol penuh tingkat likuiditas pasar terhadap stabilitas neraca perdagangan nasional. Jika menilik dari sisi kebijakan moneter Bank Indonesia, saat ini lebih condong kepada sistem stabilitas (pro-stability) dalam rangka mendorong ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, Bank Indonesia memproyeksikan kebijakan moneternya pada stabilitas nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif terhadap UMKM domestik. Apakah UMKM bisa selamatkan Indonesia dari fenomena resesi ekonomi global?
Sinergi Optimalisasi UMKM di Tengah Resesi Ekonomi
Jika dilansir dari kanal Youtube Skretariat Presiden pada tanggal 30 September 2022, Jokowi tengah membahas mengenai dampak terjangan resesi ekonomi global yang kuat dan tidak bisa terprediksikan. "Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa sekuat apa tidak bisa dikalkulasi," kata Presiden Joko Widodo. Selain itu, dalam pidatonya tersebut Jokowi juga menyinggung situasi dalam negeri yang menjadi akar pemicu krisis ekonomi, yaitu adanya inflasi akibat kenaikan komoditas pangan dan kuantitas pengangguran tinggi. Mungkin hal tersebut sangat berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tetap optimis terhadap dampak dari resesi ekonomi ke depan. Dimana dia optimis terhadap kekuatan UMKM sebagai tonggak pertahanan ekonomi dan jawaban tepat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi.
Sinergi perberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mencapai stabilitas perekonomian Indonesia merupakan alternatif yang potensial. Dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang melimpah, UMKM dinilai dapat melakukan penyerapan tenaga kerja dengan efisien guna menghindari tingginya tingkat pengangguran. Namun, meskipun begitu dalam pemerintah harus mempersiapkan regulasi sejak awal untuk mempersiapkan kredibilitas UMKM. Dengan persiapan yang matang, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang Indonesia dalam ekonomi di tengah resesi.
Berdasarkan data UMKM yang dilansir dari ssatudata.kemenkopukm.go.id pada tahun 2019, menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 (angka sangat sementara BPS) mencatat jumlahnya menembus 65,46 juta unit. Jumlah tersebut setara dengan 99,99 persen seluruh unit usaha di Indonesia yang jumlahnya menembus 65,47 juta unit usaha. Jenis usaha besar sendiri hanya5.637 unit usaha atau setara 0,01 persen saja. Serapan tenaga kerja sektor UMKM juga paling besar. Tahun 2019 sektor UMKM menyerap 119,56 juta tenaga kerja. Jumlahnya setara 96,2 persen pangsa tenaga kerja yang ada yang jumlahnya 123,368 juta orang.
Data di atas mengilustrasikan Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional kuat dikarenakan tingginya jumlah UMKM. Meskipun hanya sebatas UMKM, potensi pertama secara keberlanjutan sektor ini setiap tahunnya memiliki persentase besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kedua, UMKM juga menjadi sektor terbesar yang bertahan dan tumbuh dalam situasi pandemic Covid-19 dimana mengakibatkan banyak sektor gulung tikar. Ketiga, terbukti selama masa pandemi Covid-19 UMKM telah memiliki peran besar terhadap Produk Domestik Bruto (PBD). Keempat, UMKM dapat menjadi pasar potensial bagi sektor jasa industri keuangan, pasar ekspor, dan melakukan penyerapan kredit terbesar. Kelima, tingkat ketergantungan UMKM terhadap nilai dolar sangat kecil sehingga ketidakstabilan nilai dolar tidak menjadi pengaruh besar terhadap sistem regulasi UMKM di Indonesia. Hal pakem tersebut dijadikan senjata Indonesia untuk melindungi sistem moneter di tengah resesi ekonomi global.
Keberlangsungan regulasi sistem UMKM masih menjadi sektor prioritas hingga saat ini. Terbukti hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami peningkatan di tengah resesi global yang berhasil melumpuhkan berbagai sistem ekonomi negara di dunia. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan sistem ini sangat diperlukan adanya kesadaran akan pentingnya UMKM. Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna menjamin keberlangsungan program UMKM, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja, dan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta, perbankan, dan BUMN untuk merencanakan skema kemudahan akses bagi para pelaku usaha UMKM.
Dengan berbagai prospek hasil perkembangan di sektor UMKM, Indonesia tetap optimis dalam menghadapi dampak resesi ekonomi global. Hal ini dikarenakan, Indonesia telah memiliki sektor perekonomian tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Meskipun dimulai dari unit terkecil, namun UMKM telah terbukti mampu menjadi penggerak roda ekonomi nasional Indonesia di tengah krisis yang melanda.
Meskipun begitu, dalam menghadapi resesi pemerintah harus tetap memiliki tingkat kredibilitas dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan ke depan. Dengan begitu, pemerintah harus terus menyiapkan inovasi terbaru mengenai teknologi, literasi digital, legalitas, produktivitas, upgrading sumber daya manusia, branding, pemasaran, standarisasi/sertifikasi, edukasi, dan basis data tunggal. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi rendahnya kemampuan SDM terhadap tingkat persaingan pasar global. Selain pemerintah, para pelaku usaha UMKM juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi 2023. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menyiapkan dana cadangan, fleksibel dan beradaptasi terhadap kondisi resesi, kontrol kondisi usaha secara berkala, transformasi, melakukan restrukturisasi hutang, dan efisiensi terhadap teknologi usaha.
Â
