Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perdebatan mengenai perppu ini menciptakan dua kubu: masyarakat pro dan yang tidak pro. Menggunakan software Gephi, penulis mencoba memetakan pembahasan mengenai Perppu Ormas di media sosial Twitter. Secara garis besar, pembahasan mengenai Perppu Ormas di Twitter lebih "dikuasai" oleh kelompok pendukung atas ditetapkannya Perppu ini. Hal ini terlihat dari banyaknya tweets yang disampaikan oleh pendukung perppu ini. Hal ini telihat dalam tabel.1 dibawah menyiratkan bahwa #dukungperppuormas menjaddi hashtag yang paling sering di tweet (frequent).
Pembahasan mengenai Perppu Ormas ini dalam penggunaan sosial media dapat dikelompokan. Pengelompokan ini dapat dilihat dalam grafik.1 dibawah. Grafik ini secara jelas menjelaskan bagaimana hubungan antar hashtag tersebut. Misalnya dalam #dukungperpuormas, #dukungperppuormas, dan #dukungperppu ketiga hastag ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Hal ini juga menyiratkan bahwa kelompok pendukung perrpu ini menggunakan hashtag ini secara bergantian dan berkaitan.
Secara spesifik, grafik.2 dibawah menjelaskan bagaimana aktor-aktor dalam pembahasan mengenai Perppu ini saling berkait satu dengan lainnya. Prof. Romli dalam twitternya yang bernama @rajasundawihana memiliki peran besar dengan memiliki jaringan/ edges terbanyak. Jaringan/ edges ini merujuk dari bagaimana masyarakat yang menggunakan twitter secara umum merujuk pada pembahasan Perppu Ormas yang dibahas oleh Prof. Romli melalui twitternya.
Pengguna twitter yang merujuk pada pembahsan Perppu Ormas ini kemudian dapat digolongkan menjadi tiga. Ketiganya adalah akademisi, buzzer/pendukung, dan politisi. Pemetaan yang diambil ini didapatkan  dari proses pemetaan dalam grafik.2. Secara garis besar, pihak akademisi yang memiliki keterkatitan dengan akun @rajasundawihana/Prof. Romli Atmasasmita. Selanjutnya, politisi yang umum disebut dalam pembahasan ini adalah Presiden Joko Widodo dalam akun @jokowi, selain itu yang juga umumnya disebut dalam pembahasan ini adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam akun @fahrihamzah, lalu kemudian baru Wakil Ketua DPR Fadli Zon @fadlizon.Â
Jaringan dan politik sejatinya merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan pembahasan mengenai politik selalu merujuk pada peran aktor. Hal ini terlihat dalam isu Perppu Ormas. Dalam pembahasan mengenai Perppu Ormas di media sosial, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memiliki pengaruh yang besar. Pengaruh besar ini  terwujud dalam jaringan sosial yang luas yang dimiliki oleh akun @fadlizon. Hal ini secara spesifik menyiratkan bahwa akun @fadlizon menjadi rujukan bagi pengguna twitter dalam membahas mengenai Perppu Ormas ini.
Secara garis besar, jaringan yang dimiliki oleh akun @fadlizon dapat dikatakan amat besar. Hal  ini terlihat melalui  pemetaan yang  dilakukan  dalam grafik.3 dibawah. @fadlizon memiliki keterakaitan dengan setidaknya terhadap lebih dari 600.000 akun twitter. Selain itu, akun ini setidaknya juga menerima ribuan tweet per hari. Dalam grafik.3 dibawah ini menggambarkan bagaimana besarnya akun @fadlizon dalam jaringan sosialnya.
Selain itu, dalam melakukan pembahasan akun @fadlizon umumnya dikaitkan dengan akun twitter lainnya. Secara spesifik, akun @fadlizon memiliki keterkaitan dengan akun @prabowo dan @gerindra. Selain itu, akun ini juga memiliki keterkaitan dengan @fahrihamzah dan @dpr_ri yang berada dalam suatu lembaga terkait. Sedangkan dengan akun lainnya, akun @fadlizon juga umum dikaitkan dengan Teddy Gusnaidi (pengamat hukum) @teddygusnaidi dan Direktur Eksekutif Charta Politika @yunartowijaya. Keterkaitan ini dapat dipahami karena ketika kedua akun ini @teddygusnaidi dan @yunartowijaya beberapakali me-mention akun @fadlizon.
