Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Jumlah Uang yang Beredar di Masyarakat

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas moneter

Uang dikatakan memiliki sifat yang strategis dikarenakan dapat dijadikan sebagai transaksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam budaya masyarakat yang ekonomi. Bank Indonesia (BI) mencatat per November 2022 uang beredar dalam arti luas sebesar Rp 8.296,1 triliun. Angka ini tumbuh 9,5% dibandingkan Oktober 2022.

Tentunya, Bank Indonesia memiliki banyak pertimbangan dalam mencetak uang yang akan diedarkan kepada masyarakat. Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya dikarenakan jika uang yang beredar terlalu banyak, hal itu akan menyebabkan inflasi. Keadaan ini membuat uang tidak ada harganya lagi. Bank Indonesia juga tidak mencetak uang dalam jumlah yang sedikit, karena nantinya akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Lalu, apa sih kebijakan yang mengatur terkait jumlah uang yang beredar? Jadi, pemerintah menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang, dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran).

Dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) mengatur peredaran uang dengan menerapkan suku bunga. Jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menyerap peredaran uang. 

Hal ini akan menimbulkan keinginan komsumtif dari masyarakat menurun. Peningkatan suku bunga akan menarik minat masyarakat untuk lebih banyak menyimpan dananya di bank, hal tersebut tentu berdampak pada berkurangnya peredaran uang cash di pasar dipicu oleh tingkat suku bunga yang ada.

Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga sekaligus untuk mendorong investasi. Semakin rendah tingkat suku bunga, permintaan investasi akan semakin tinggi. Ketika ekonomi melambat, lembaga keuangan akan memangkas suku bunga untuk merangsang aktivitas keuangan. 

Dampak dari turunnya suku bunga diantaranya mendongkrak pertumbuhan bisnis, penurunan suku bunga kredit, biaya ekspor dan impor lebih murah, dan mampu mengurangi jumlah pengangguran.

Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur keuangan melalui pengeluaran dan pemasukan Negara. Misalnya pajak, subsidi BBM, kuota impor, dan sebagainya.

Semakin tinggi penerimaan pajak, membuat pemerintah lebih leluasa dalam melakukan pembangunan, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak baik terhadap pembangunan ekonomi yang semakin stabil dengan fasilitas yang memadai. Disamping itu, penerimaan pajak yang tinggi dapat menyejahterakan masyarakat karena uang tersebut akan dialokasikan untuk fasilitas bagi rakyat miskin sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Namun, jika tarif pajak terlalu tinggi, akan menimbulkan ketimpangan di dunia usaha. Hal ini akan berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan turunnya belanja masyarakat. Selain itu, kenaikan harga barang yang otomatis semakin mahal membuat daya beli anjlok. Kenaikan harga akan semakin menurunkan daya beli masyarakat yang tentunya akan memperlambat pemulihan ekonomi.