Indonesia, Negara kaya sumberdaya namun juga kaya akan kemiskinan. Tahun berganti, pemimpin berganti, namun kemiskinan tetap menjadi problema utama Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta orang, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 302.732 perkapita (AntaraNews.com, Selasa, 01 Juli 2014). Jika batas garis kemiskinan tersebut dibagi 30 hari, maka penghasilan perkapita setiap hari sebesar Rp 10.091. Dengan garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia sebesar US$ 2/hari dengan kurs rupiah 1 dolar Amerika Serikat sebesar Rp 12.000, berarti garis kemiskinan Rp 24.000/hari, maka masih sangat sulit hidup dengan penghasilan sebesar itu. (Kompasiana, Sabtu, 12 Oktober 2014).
Profil kemiskinan di Indonesia masih berada di pedesaan, namun tidak menutup kemungkinan, kota-kota besar merupakan lumbung kemiskinan saat ini.Jumlah penduduk miskin memang menurun yaitu pada tahun 2008 sebesar 35 juta jiwa menjadi 28,28 juta jiwa di tahun 2014. Penurunan tersebut sangat kecil, bahkan hamper tidak berpengaruh apapun pada masifnya kemiskinan di Indonesia. Mengapa masih saja terjadi ? karena masyarakat pedesaan masih menggantungkan diri pada pertanian dan perkebunan yang dikelola secara tradisional. Lahan yang kecil, hasil panen yang tidak menentu serta globalisasi mempengaruhi pendapatan mereka. Sebagai contoh, para pedagang kayu bakar, makanan tradisional, dan mainan tradisional di kalahkan oleh perkembangan jaman. Pengaruh globalisasi pula yang menyebabkan masyarakat pedesaan merantau ke kota dengan harapan mendapatkan nasib yang lebih baik. Nyatanya, karena kualitas dan kemampuan yang tidak mumpuni, mereka yang merantau menjadi masyarakat miskin di kota besar.
Berbicara tentang kualitas masyarakat, Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. pendidikan yang kurang memadai, membuat masyarakat kita masih jauh tertinggal di negara lain, baik itu skala internasional, maupun di asia sendiri. Hal itu sangat miris mengingat Indonesia kaya akan sumberdaya yang seharusnya membuat bangsa ini menjadi salah satu bangsa yang hebat.
Kesehatan masyarakat merupakan topik yang selalu hangat di masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta penderita gizi buruk sebanding dengan tingginya biaya rumah sakit dan pengobatan lainnya. “rakyat miskin dilarang berobat” merupakan kalimat yang sering kali kita dengar di masyarakat. Berdasarkan rekap data balita gizi buruk, Direktorat bina gizi 2014, jumlah kasus balita yang terkena gizi buruk mencapai 409 jiwa.
Pemerintah menaggapi hal tersebut dengan program BPJS. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli2014.(Wikipedia 2014)
Program yang dijalankan pada awal tahun 2014 ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat namun menjadi kritikan pedas setelah dimulainya pelaksaan BPJS. Banyak kekurangan yang terjadi pada pelaksaan BPJS. Seperti, proses mutasi dari peserta askes dan peserta JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek) harus mendaftar ulang BPJS terlebih dahulu sehingga menambah daftar antrian.
Lamanya proses pendaftarah membuat masyarakat menjadi ‘gerah’. Memang, telah dibuka pendaftaran BPJS online, namun masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses internet harus meuju ke rumah sakit / puskesmas yang membuka pendaftaran BPJS, sedangkan tidak semua akses menuju tempat pendaftaran dapat ditempuh dengan mudah.
Kesulitan terbesar terjadi pada masyarakat miskin baik itu dewasa maupun anak-anakyang tidak mempunyai identitas (masyrakat yang terlantar). Padahal identitas merupakan syarat wajib mendaftar BPJS. Sedangkan mayoritas masyarakat miskin di Indonesia tinggal di daerah kumuh yang tidak terdaftar dalam RT/RW setempat. Sehingga mereka tidak mempunyai identitas dan tidak bisa mengakses BPJS.
Peliknya persoalaan yang dihadapi dalam pelaksanaan BPJS menimbulkan sudut pandang baru bahwa pemerintah belum siap dalam melaksanakan program tersebut. Kurang memadainya infrastuktur kesehatan membuat pendaftar BPJS menumpuk disatu tempat. Pemerintah juga dinilai kurang jelas dalam memberikan peraturan kepda masyarakat ,iskin yang tidak mempunyai identitas dan yang terlantar. Sehingga, kesehatan dapat dinikmati oleh semua warga Indonesia.
