Desa Wadas, yang terletak di Jawa Tengah, telah menjadi pusat perdebatan dan konflik terkait dengan penambangan batu andesit yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur, sekitar 10 kilometer dari Wadas. Pembangunan Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan akan menyediakan irigasi untuk 15.500 hektar sawah, pasokan air baku untuk tiga kabupaten, dan pembangkit listrik dengan kapasitas 650 megawatt. Namun, konflik timbul karena warga Desa Wadas mendukung pembangunan bendungan tetapi menentang penambangan batu andesit di desa mereka.
Ada beberapa alasan utama yang mendasari penolakan warga terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas. Pertama, mereka khawatir akan hilangnya sumber mata air, terutama mata air di RT Kaligendol yang masih digunakan untuk minum dan memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga. Kedua, warga cemas bahwa penambangan akan meningkatkan risiko longsor dan merusak lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama mereka. Desa Wadas juga dikenal karena berbagai komoditas seperti cengkeh, kapulaga, durian, kelapa, cabai, karet, dan kayu keras seperti jati, mahoni, keling, sengon, dan akasia. Kayu keras ini menjadikan daerah tersebut hijau dan beberapa warga bahkan menjadi peternak lebah. Penambangan berpotensi mengancam sumber penghidupan ini.
Untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana penambangan, warga Desa Wadas telah mengambil beberapa langkah. Mereka mengorganisir aksi protes dan kampanye melalui Gerakan Masyarakat Peduli Alam Dewa Wadas (GempaDewa) untuk menyoroti pentingnya sumber mata air dan mata pencaharian mereka. Warga juga mendapatkan dukungan hukum dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH PBNU). Di media sosial, mereka menggunakan akun Instagram @wadas_melawan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka tentang dampak negatif potensial penambangan terhadap mata pencaharian dan lingkungan mereka.
Meskipun warga telah melakukan upaya besar untuk menolak rencana penambangan, pemerintah tetap mendorong pelaksanaannya dengan alasan bahwa ini penting untuk pembangunan Bendungan Bener. Pemerintah berjanji untuk mereklamasi area bekas tambang menjadi tempat wisata yang akan membuka lapangan kerja baru bagi warga desa. Namun, pertanyaan tetap muncul, apakah skenario ini sesuai dengan budaya petani yang menjadi identitas sosial masyarakat Wadas.
Dampak potensial dari penambangan ini termasuk kehilangan sumber mata air, kerusakan lingkungan seperti erosi dan pencemaran, serta ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat. Keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan dan mata pencaharian masyarakat merupakan tantangan utama dalam konflik ini.
Untuk mengatasi konflik ini secara berkelanjutan, solusi harus mencakup evaluasi ulang proyek, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan, diversifikasi mata pencaharian, dan rencana mitigasi dampak lingkungan yang ketat. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan pihak ketiga dalam penilaian dampak lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, edukasi lingkungan yang aktif harus diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Konflik di Desa Wadas adalah cerminan dari tantangan kompleks yang dihadapi dalam menggabungkan pembangunan yang diperlukan dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat lokal. Solusi dan rencana tindakan yang tepat harus menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan lingkungan masyarakat Wadas, sambil memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
