Perkembangan digitalisasi di dunia internasional pada saat ini membuat teknologi digital menjadi salah satu faktor pendorong majunya suatu negara, baik di bidang ekonomi maupun politik. Di Jepang, perkembangan digitalisasi didorong oleh perusahaan dan negara. Digitalisasi telah memberikan kontribusi pada fragmentasi tugas kerja, mengatasi kesenjangan digital, intensifitas pekerjaan, dan tingkat pengawasan di tempat kerja.
Selain hal-hal positif, digitalisasi pun memberikan efek negatif bagi para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, seperti memperparah fragmentasi pekerjaan dan pemberian upah rendah bagi para pekerja akibat pergantian peran pekerja yang tergantikan oleh teknologi. Namun di sisi lain, situasi tersebut menjadi dorongan bagi para masyarakat untuk berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa kinerja manusia masih belum dapat digantikan oleh teknologi sepenuhnya.
Digitalisasi telah dianggap sebagai tolak ukur majunya suatu negara, terutama Jepang. Jepang merupakan salah satu negara dengan perkembangan digital yang baik di berbagai bidang terutama ekonomi. Dengan kurangnya populasi masyarakat, menjadi isu yang dianggap dapat dipermudah melalui digitalisasi.
Pada kasus di Jepang, teori regulasi relevan digunakan karena setiap negara memiliki aturan yang kemudian menyebabkan dampak tersendiri bagi peraekonominya. Digitalisasi yang berkembang dan tertanam dengan cepat di kehidupan sosial masyarakat di Jepang, ditambah dengan didukungnya perkembangan teknologi oleh negara, merupakan salah satu contohnya.
Permasalahan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi digital di Jepang pada bidang ekonominya, menjadi salah satu dari banyak hal yang membuat peran teknologi digital di Jepang memiliki dinamika naik dan turun, namun tetap dengan tujuan memajukan perkembangan negara.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, majunya perkembangan teknologi digital di Jepang membuat beberapa pekerja menjadi kehilangan pekerjaannya akibat tergantikan perannya oleh teknologi seperti robot dan komputer. Maka dari itu, guna memahami proses transformasi digitalisasi pada perekonomian Jepang, perlu dipertimbangkan transformasi yang lebih luas dari lembaga-lemabaga sosial ekonomi yang berkaitan.
Meningkatnya proporsi pekerja non-reguler di Jepang cenderung memiliki kontrak kerja hingga waktu tertentu, terutama pada masa pemerintahan Abe dari tahun 2013 yang mencapai angka 40 persen dari tenaga kerja regular di Jepang. Peningkatan tersebut tumpang tindih dengan adanya kemajuan teknologi digital karena terciptanya peluang fragmentasi tugas kerja yang kemudian dialokasikan kepada para pekerja non-reguler.
Apabila dibandingkan dengan negara lain, Jepang memiliki tingkat intensitas kerja yang tinggi. Seperti yang disebutkan oleh OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development), dimana pekerja memiliki tuntunan pekerjaan daripada jumlah sumber daya yang mereka miliki, sehingga selaras dengan berkembangnya teknologi digital pada politik-ekonomi Jepang.
Kebijakan pasar tenaga kerja dari pemerintah Jepang telah berfokus terutama pada fleksibilitas dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pergeseran menuju fleksibilitas ini berjalan seiring dengan proses digitalisasi.
Guna memahami perkembangan teknologi digital dalam pemberian upah bagi para tenaga kerja, kebijakan dari pemerintah pun penting untuk dipertimbangkan. Pada kepemerintahan Abe, kebijakan digitalisasi diperkenalkan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah bisnis dan ramah robot.
