PEMBAHASAN
Digitalisasi pelayanan publik adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Hasanah, Andaryani, Sari, Dwikurniawati, & Lestari (2024) juga menambahkan, digitalisasi pelayanan publik adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, digitalisasi ini memungkinkan berbagai inovasi seperti aplikasi layanan perizinan online, sistem administrasi berbasis digital, dan platform pengaduan masyarakat. Langkah ini mencerminkan nilai cinta tanah air yang menjadi bagian penting dari bela negara. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah tidak hanya merespons tantangan zaman, tetapi juga memastikan keadilan dalam distribusi layanan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam era digital, pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia, telah menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik terhadap layanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wiranti dan Frinaldi (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan tersebut. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Mergel, Edelmann, dan Haug (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa teknologi digital memungkinkan warga negara untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang dilakukan secara online.
Digitalisasi pelayanan publik menunjukkan cinta tanah air dengan cara memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya, aplikasi e-government memungkinkan warga untuk mengurus dokumen seperti KTP, akta kelahiran, dan pendaftaran BPJS Kesehatan secara online. Hal ini tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan pungli, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, digitalisasi mendorong keterpaparan individu terhadap informasi mengenai tanah air, yang dapat menumbuhkan persepsi positif dan keinginan untuk lebih mengenal bangsa dan negara, sehingga memperkuat sikap bela negara (FEBUPNVJ, 2024).
Upaya untuk mengatasi tantangan dalam implementasi digitalisasi pelayanan publik, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan, dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air Indonesia. Nilai-nilai ini mendorong rasa tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi perubahan. Dengan menanamkan rasa cinta tanah air, masyarakat dan aparatur pemerintah dapat lebih proaktif dalam mendukung transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan nasional. Misalnya, semangat bela negara dapat memotivasi individu untuk meningkatkan literasi digital dan berpartisipasi dalam inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi.
Dengan digitalisasi, proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Misalnya, sistem pendaftaran online untuk layanan kesehatan memastikan bahwa semua warga, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Ini adalah bentuk nyata dari bela negara, di mana pemerintah berkomitmen untuk melayani seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja layanan publik secara real-time, sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dengan cepat. Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah dapat lebih mudah menyebarkan informasi tentang kebudayaan, sejarah, dan identitas nasional. Hal ini menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air dan mempererat persatuan di antara masyarakat.
Digitalisasi pelayanan publik juga memberi peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap pelayanan. Dengan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan merata, pemerintah dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini mencerminkan semangat keadilan sosial yang merupakan bentuk cinta terhadap sesama warga negara. Heeks dan Bailur (2007) menekankan pentingnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi digitalisasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Mereka juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi, termasuk tingkat literasi digital yang rendah dan resistensi terhadap perubahan.
Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Contohnya, penggunaan sistem manajemen antrian online di kantor-kantor pelayanan publik dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, ASN yang bekerja dengan semangat cinta tanah air akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Selain itu, aplikasi seperti Lapor! memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau keluhan terkait pelayanan publik secara langsung kepada instansi terkait. Ini menunjukkan bagaimana cinta tanah air dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
Selain manfaat-manfaat tersebut, digitalisasi pelayanan publik juga menuntut adanya perubahan dalam budaya kerja birokrasi. ASN harus lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dan siap untuk menghadapi tantangan serta peluang yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mencerminkan nilai bela negara dengan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Dengan mempraktikkan nilai cinta tanah air melalui inovasi teknologi, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun bangsa yang lebih kuat. Pemerintah yang bersih mencerminkan rasa cinta terhadap negara dengan menjaga integritas sistem pemerintahan.
