Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi: Penanganan Konflik Militer Myanmar 2021

Sejak awal kemerdekaan, bebas aktif adalah prinsip politik luar negeri Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif  menekankan bahwa Indonesia bebas dalam mengambil keputusan politik. Indonesia juga turut berpartisipasi aktif dalam Kerjasama internasional dan mempromosikan dialog sebagai alat memposisikan diri dalam menghadapi suatu konflik. Dalam memposisikan diri di sebuah konflik, Indonesia mengedepankan penyelesaikan melalui jalur diplomatik dan perdamaian. Oleh sebab itu membuat Indonesia dijuluki sebagai negara dengan DNA ‘pencipta perdamaian’. Hal tersebut tercermin secara eksplisit pada pembukaan UUD 1945 Alenia-4 yang berbunyi “…dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kalimat yang berada dalam pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan bahwa orientasi politik luar negeri Indonesia adalah damain, stabil,dan Makmur.  Seiring berkembangnya waktu dan bergantinya pemimpin negara, politik bebas aktif masih digunakan dari jaman pemerintahan Soekarno hingga Joko Widodo.

Pada era Kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia dengan komitmennya menjaga ketertiban dunia dan perdamaian tetap dijalankan. Hal itu tercermin dari upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik militer Myanmar. Pada 1 Februari 2021 lalu terjadi kudeta militer yang disebabkan oleh tuduhan kekurangan yang terjadi pada pemilu November 2020. Sehingga Masyarakat sipil menuntut pihakk militer segara mengembaliikan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih, karena masyrakat khawatir jika tidak dikembalikan akan menimbulkan kekuasaan pemerintah yang otoriter dan demokrasi yang hilang. Akan tetapi bukanya mengembalikan, pihak militer justru menangkap tokoh politik dan agresif terhadap pergerakan anti-kudeta oleh masyarakat sipil. Kudeta ini diawali oleh penahanan Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh kelompok militer. Kudeta ini membuat banyak masyarakat sipil yang tidak bersalah banyak terbunuh dan dunia internasional marah. Salah satu pihak yang mengecam adalah Uni Eropa (UE) yang mengatakan akan memberikan sanksi pada jenderal pelaku kudeta.

Indonesia dengan negara yang ber-DNA ‘pencipta perdamaian’ tak pernah surut menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus ini. Dengan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia aktif dalam manangan konflik ini melalui Shuttle Diplomacy  yaitu upaya untuk menjadi mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak bersedia berunding secara langsung. Melalaui Menlu Retno Marsudi, Indonesia melakukan shuttle diplomacy dengan mengawali kunjungan ke Brunia sebagai ketua ASEAN, lalu ke Singapura dan Thailand guna mencari kesamaan sikap terkait penyelesaian konflik militer di Myanmar. Berdasarkan juru bicara Kementrian Luar Negeri Teuku Faizasyah, shuttle diplomacy dilakukan untuk menyatukan pandangan antar negara ASEAN mengenai krisis salah satu negara tetangga yaitu Myamar sebelum KTT ASEAN 2021. Pembicaraan itu digunakan untuk “mengumpulkan poisis-posisi yang paling dapat diaksanakan sebagai bagian dari solusi permasalahan politik Myanmar yang didorong ASEAN” (Pikiran Rakyat, 24 Februari 2021).

Pada KTT ASEAN tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi mengatakan ,”Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi dan stabilitas peramaian di Myanmar harus dikembalikan. Kepentingan masyarakat Myanmar harus selalu menjadi prioritas” (Prasetia, 2021). Hal serupa juga dikatana oleh Ibu Menlu, Retno Marudi bahwa,”bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi priorita utama” (Nadira, 2021). Hal ini merupakan wujud diplomasi kemanuiaan yang merupakan salah satu pilar diplomasi Indonesia kontemporer.  Dalam penyelengaraan KTT ASEAN 2021 dihasilkan pula konsesus mengenai konflik yang terjadi di Myanmar. Pertama mendesak bahwasannya kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus bisa menahan diri sepenuhnya. Kedua untuk mencapai solusi damai demi kepentingan rakyat, maka harus ada dialog konstruktif antar semua pihak terkait. Ketiga, mengirim utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan yang terakhir utusan khusus ASEAN akan berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan semua pihak terkait.

Pada bulan April 2021, ASEAN menggelar ASEAN Leader’s Meeting yangdihadiri oleh sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN. Agenda ini merupakan undangan langsung dari sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah selaku ketua ASEAN pada 2021 lalu.  Usut punya usut, ASEAN Leader’s Meeting merupakan inisiatif Indonesia dan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Jokowi dan Sultan Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021. ASEAN Leader’s Meeting diharapkan dapat menentukan Langkah penyelesaian terhadap konflik Myanmar.

Pada pertemuan ke-54 ASEAN Minsterial Meeting (AMM) pada Agustus 2021, Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa possi Indonesia adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas, demokrasi harus dikembalikan dan dialog inklusif harus dilakukan untuk mengatasi krisis politik tersebut. Menlu Retno berharap agar Myanmar segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan special envoy dan memastikan bahwa special envoy mendapat jaminan terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan supaya implementasi 5 poin konsesus dapat segera dilakukan.

Seiring berbagaipertemuan yang digelar untuk menyelesaikan konflik, sesuai dengan hasil konsesus nomor 4 yaitu pemberian bantuan kemanusiaan. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan sebesar USD 200.000 melalui AHA Centre yag diberikan dalam bentuk masker, sarung tangan medis, Alat Pelindung Diri. Menlu Retno Marsudi menegraskan bahwa bantuan kemanusiaan adalah salah satu komponen dalam mengatasi konflik yang ada di Myanmar. Bantuan luar negeri adalah bagian dari upaya politik laur negeri Indonesia dalam membangun citra yang baik di hadapan dunia internasional khususnya ASEAN. Kepentingan itu merupakan arah politik laur negeri Indonesia dalam membangun kepercayaan masyarakat internasional. Peran aktif Indoneisa dalam krisis militer Myanmar didasari oleh Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan alenia 4 sebagai pencipta perdamaian dan menjaga ketertiban dunia. Oleh karena itu, Indonesia berupaya memulihkan hak-hak sipil warga Myanmar yang direnggut oleh militer setempat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan menginisasi dialog multilateral dan shuttle diplomacy untuk membahas situasi di Myanmar di kancah ASEAN .

Indonesia berperang penting dalam penanganan konflik Myanmar pada tahun 2021. Politik luar negeri bebas-aktif berperan krusial sebagai landasan dalam inetrkasi internasional untuk menangani konflik Myanamr 2021. Prinsip bebas-aktif membuat Indonesia melaukan diplomasi dengan cara-cara yang persuasif sesuai keadaan, seperti : shuttle diplomacy untuk menyatukan pandangan dengan negara anggota ASEAN yang lain, memberikan bantuan kemanusiaan melalaui AHA center, melakukan berbagai dialog bersama dengan pemimpin negara dalam ASEAN Leaders Meeting dan juga pertemuan Ministerial Meeting guna berdiskusi mengenai tindakan untuk mengatasi konflik Myanmar tersebut. Politik bebas aktif menjamin keberadaan Indonesia untuk membantu masyarakat sipil tanpa bersikap ofensif terhadap militer Myanamr dan tetap aktif menyebarkan perdamaian ke dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indoneisa bebeas aktif berperan penting dalam menginisiasi berbagai dialog yang mendorong nilai-nilai perdamaian dan hak asasi manusia.