      Dengan perkembangan zaman, berkembang pula penerapan sistem TIK dalam berbagai bagian kehidupan publik seperti pengelolaan keuangan publik dengan prinsip good governance. Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan negara adalah adanya sistem e-budgeting. E-budgeting adalah singkatan dari elektronik budgeting, yang artinya adalah anggaran atau pembayaran elektronik. Sederhananya, e-budgeting adalah anggaran elektronik yang dibuat dengan bantuan teknologi digital, seperti web maupun aplikasi.
Tujuan penggunaan e-budgeting adalah untuk meningkatkan ketepatan atau akurasi data, menyederhanakan penganggaran, membuat RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) lebih mudah, membuat data lebih jelas dan sulit dipalsukan, dan membuat laporan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya. Oleh karena itu, e-budgeting dianggap dapat mengurangi atau mencegah korupsi.
Penggunaan sistem e-budgeting telah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah telah menggunakan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akuntabel tentang bagaimana anggaran digunakan, kemudian memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadikan sistem e-budgeting dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem e-budgeting, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perluasan akses ke teknologi informasi.
Beberapa kota di Indonesia, seperti Kota Surakarta dan Kota Surabaya yang telah berhasil menerapkan sistem e-budgeting menjadi salah satu contoh menarik. Keberhasilan kota Surakarta dan Kota Surabaya dalam menerapkan sistem e-budgeting dilatarbelakangi dengan adanya sumber daya manusia dan dukungan perangkat elektronik yang memadai. Dalam penerapan sistem e-budgeting di Kota Surabaya dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan, sedangkan di Kota. Surakarta dilandasi oleh Peraturan Daerah. (Perda) Kota Surakarta Nomor 11. Tahun. Â 2013. Â tentang. Â Keterbukaan Informasi Publik. Layanan web di e-budgeting pemerintah kota Surakarta yaitu e-budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id yang telah diaktifkan dan menyajikan informasi tentang anggaran pemerintah yang telah dan yang belum dilaksanakan. Untuk Kota Surabaya sendiri websitenya bernama ebudgeting.surabaya.go.id. Terdapat perbedaan antara website di kota Surakarta dan Kota Surabaya adalah dalam mengakses website tersebut. Dimana, di Kota Surabaya perlu untuk login terlebih dahulu untuk dapat mengakses, sedangkan di Kota Surakarta tidak perlu login.
Penerapan E-Budgeting di Surakarta
Sejak tahun 2017, pemerintah kota Surakarta telah menggunakan e-budgeting melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) dan layanan web transparansi anggaran. Implementasi e-budgeting ini menunjukkan hasil yang baik untuk pengelolaan keuangan daerah, karena Surakarta telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut. Ada beberapa keuntungan dari penerapan e-budgeting di Surakarta seperti meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Website e-budgeting memudahkan akses masyarakat pada informasi anggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran. Sistem e-budgeting memiliki kontrol yang lebih ketat, yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran.
Secara keseluruhan, e-budgeting diterapkan dengan baik di Surakarta dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal serta kekurangan infrastruktur. Agar e-budgeting dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, pemerintah kota Surakarta harus terus berusaha untuk mengatasi masalah ini.
Penerapan E-Budgeting di Surabaya
Kota Surabaya telah menerapkan sistem E-Budgeting sejak tahun 2015 sebagai bagian dari inisiatif e-government. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penganggaran kota. E-Budgeting di Surabaya memungkinkan penyusunan anggaran secara online dan terintegrasi, menghubungkan berbagai instansi pemerintah kota. Implementasi E-Budgeting di Surabaya telah memberikan beberapa manfaat signifikan. Pertama, sistem ini mempercepat proses penyusunan anggaran dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi antar instansi. Kedua, E-Budgeting meningkatkan akurasi data anggaran karena mengurangi kesalahan input manual. Ketiga, sistem ini memfasilitasi pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran oleh berbagai pihak terkait.
Meskipun demikian, penerapan E-Budgeting di Surabaya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan data dan integritas sistem. Secara keseluruhan, E-Budgeting di Surabaya telah berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Sistem ini menjadi contoh inovasi dalam pengelolaan keuangan publik yang berpotensi untuk diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia.
Referensi
