Upaya Optimalisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Menyelaraskan APBD 2024 dengan Kebijakan Fiskal Nasional

Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan di Kabupaten Lumajang telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang. Penguatan konektivitas wilayah dilakukan melalui analisis potensi ekonomi sektor pertanian dan seperti apa dampaknya terhadap perkembangan ekonomi pada Kabupaten Lumajang sehingga BAPPEDA beserta dengan pemerintah Kabupaten Lumajang dapat mengambil langkah strategis untuk dapat mengembangkan pertanian dengan mengacu pada skala prioritas yang diperoleh melalui hasil kajian

Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar

Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dasar yakni jalan, listrik, dan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai program prioritas di bidang infrastruktur jalan, salah satunya adalah NGAPLING (Ngaspal). Peningkatan infrastruktur juga dilakukan melalui perkuatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar, seperti jalan, listrik, dan sumber daya air.

Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan ketahanan bencana di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap bencana alam. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.

Peningkatan kondusifitas wilayah di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas pelayanan publik

Dari delapan prioritas Pembangunan, Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, berharap bawasanya peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan dan diundangkan. Sehingga program kegiatan tahun 2024 bisa segera diselesaikan.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tahun 2024 telah ditetapkan sebagai Peraturan daerah (PERDA) dalam rapat paripurna DPRD pada 24 November 2023. RAPERDA APBD tahun 2024 telah diubah menjadi PERDA APBD tahun 2024 dengan beberapa rincian berikut:

• Pendapatan Daerah: Rp. 2,173,341,315,555
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp. 328,286,718,273
• Pendapatan Transfer: Rp. 1,842,816,597,282
• Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Rp. 2,238,000,000
• Jumlah Belanja: Rp. 2,411,393,471,485
• Total Surplus (defisit): Rp. (238,052,155,930)
• Pembiayaan: Rp. 238,052,155,930
• Penerimaan Pembiayaan: Rp. 302,835,240,099
• Pengeluaraan Pembiayaan: Rp. 64,283,084,169
• Pembiayaan Netto: Rp. 238,052,155,930

Dengan disetujuinya RAPERDA APBD Tahun Anggaran tahun 2024 ini, Pj Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dewan, badan anggaran, seluruh fraksi dan komisi DPRD sekaligus tim anggaran pemerintah daerah yang telah melaksanakan proses proses pembahasan APBD tahun 2024, melalui rapat-rapat komisi dan rapat kerja badan anggaran. Penerimaan RAPERDA APBD tahun 2024 menjadi PERDA APBD tahun 2024 diharapkan dapat memfasilitasi implementasi program program serta aktifitas pada tahun 2024.